Adam Bachtiar: Usia Muda, DPD RI Raih 13 kali Opini WTP

JAKARTA, METRO – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Peerwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar seminar dan pelatihan pengelolaan keuangan negara guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Opini (WTP) yang telah diraih sejak 13 tahun lalu berturut-turut.
Seminar dan pelatihan menurut Deputi Administrasi Setjen DPD RI Adam Bachtiar, bertujuan untuk membentuk sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi tahapan perencanaan sampai tahap penganggaran di lingkungan Setjen DPD RI agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam acara yang bertajuk “Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangunggjawaban Kegiatan Dalam Upaya Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” di Ruang GBHN Kompleks Parlemen – Jakarta, Rabu (27/11/2019), Adam Bachtiar, menjelaskan bahwa DPD RI sebagai pengguna anggaran negara, wajib mengelola keuangan negara secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, DPD RI juga menyusun laporan keuangan berdasarkan undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara,” tegasnya.
Terkait prestasi WTP 13 kali berturut-turut lanjut Adam, hal itu harus dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Karena dengan adanya predikat WTP, pengelolaan keuangan di DPD RI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
“Setiap laporan keuangan kita, diperiksa oleh BPK RI, dan kita sudah mendapatkan 13 kali predikat WTP di usia 15 tahun ini. Sehingga dapat dikatakan kita sudah mendapat predikat WTP di usia muda, dan kita harus mempertahankan itu kedepannya,” ujar Adam.
Di acara yang sama, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty mengatakan, dalam pengelolaan anggaran keuangan, Setjen DPD RI merupakan supporting system dari DPD RI sebagai lembaga legislatif. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan akan berbeda dengan instansi eksekutif. Di lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, pengelolaan keuangan sering bersifat dinamis mengikuti kinerja dari setiap Anggota DPD RI. Fakta tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap pejabat atau pegawai terkait di lingkungan Setjen DPD RI.
“Untuk lembaga-lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, ini agak sulit. Terlebih adanya pergantian keanggotaan Dewan, pasti ada improvisasi anggota-anggota baru. Dan kami sebagai supporting system kami harus menyiapkan, mungkin dengan reasoningnya diskresi politik. Optimalisasi anggaran yang sudah berjalan dikaitkan dengan ide-ide baru dari Anggota yang memiliki ide baru dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sefti.
Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian DPD RI Lalu Niqman Zahir menambahkan seminar pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, potensi, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di lingkup Setjen DPD RI, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.(fas/jpg)