JAKARTA, METRO – Pengangkatan 14 staf khusus (stafsus) presiden dengan 7 orang di antaranya berasal dari kalangan milenial menuai kritik kubu oposisi. Keberadaan stafsus dinilai tidak memiliki urgensi. Bahkan kontraproduktif dengan wacana presiden yang hendak merampingkan birokrasi.
“Saya kira ini (pengangkatan stafsus milenial, Red) adalah gimmick presiden daripada kebutuhan itu sendiri,” kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi bertajuk Efek Milenial di Lingkaran Istana di Hotel Ibis Jakarta Pusat kemarin (23/11).
Pihaknya skeptis dengan keberadaan stafsus. Bahkan, kerja stafsus tanpa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dia anggap berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga sebelumnya. Misalnya, Kantor Staf Presiden (KSP). Apalagi, saat ini juga ada lembaga Sekretariat Kabinet (Setkab), Sekretariat Negara (Setneg), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan utusan khusus. “Makanya, saya katakan gimmick. Karena hanya akan menjadi aksesori,” paparnya.
Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi lantaran Presiden Jokowi mau merangkul anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam ring satu kekuasaan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti fungsi stafsus yang menurutnya minimalis. Stafsus, jelas dia, hanya bertugas memberikan input kepada presiden. Tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi program. “Staf khusus hanya bisa menjadi pembisik dan teman diskusi. Presiden juga tidak punya keharusan menerima input itu,” kata Dedi.
Dengan fungsi tersebut, menurut dia, jumlah stafsus Presiden Jokowi terlalu banyak. Sebetulnya sudah cukup di periode sebelumnya yang diisi tokoh-tokoh matang di bidang masing-masing. Di antaranya, Sukardi Rinakit, Fadjroel Rachman, Arif Budimanta, Ari Dwipayana, dan Diaz Hendropriyono. Dia ragu keberadaan stafsus milenial punya daya pengaruh terhadap kebijakan presiden.
Input tentang kepemudaan dan persoalan milenial sebetulnya bisa diambil dari lembaga lain yang sudah eksis. Apalagi, tidak ada jaminan gagasan atau input anak-anak muda tersebut dipakai presiden sebagai landasan kebijakan yang diambil.
Stafsus milenial, menurut Dedi, diangkat karena Jokowi sangat ingin dianggap sebagai presiden yang memberikan perhatian kepada anak muda. Di bagian lain, Jokowi sedang melanjutkan politik akomodatif untuk merangkul semua kalangan. “Semua diakomodasi. Baik milenial maupun kelompok tua,” jelas pengajar Universitas Telkom Bandung itu. (jpc)
