ADINEGORO, METRO – Anggota Komisi III DPR RI asal Sumbar Mulyadi menyebutkan, dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Rabu (20/11) menghasilkan, tiga kesimpulan. Meski sejumlah pertanyaan dari anggota komisi hukum itu, baru akan dijawab Kapolri Jenderal Idham Azis secara tertulis dalam beberapa hari ke depan.
“Yang paling utama adalah, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu, kemarin.
Selanjutnya, katanya mendesak Kapolri agar dalam proses pembinaan karir (promosi dan mutasi di lingkungan Polri dilakukan secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan dengan mengedepankan penempatan personil yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga terwujudnya personil Polri yang profesional, modern dan terpercaya.
“Poin ketiga, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih tegas dan cepat menuntaskan berbagai permasalahan hukum yang berkembang dan meresahkan masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, cyber crime, illegal fishing, illegal mining, illegal logging dan kasus-kasus lainnya,” kata anggota DPR tiga periode dari Dapil Sumbar II ini.
Menurut Mulyadi, penuntasan masalah hukum tersebut sesuai dengan tujuh Program Prioritas Kapolri demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan dipercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. “Namun poin pertama mendapat sorotan paling banyak dalam dialog tersebut,” kata Mulyadi lagi.
Menurut Mulyadi, seorang anggota Komisi III dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang paling geram melihat gerakan Kapolda— termasuk Kapolda Sumbar yang terlibat politik praktis, sementara masih menjabat. Sejumlah Komisi III lainnya juga memertanyakan Kinerja Kapolda yang maju Pilkada.
“Yang membuat Komisi III geram adalah, Kapolda bahkan dengan beraninya menyatakan akan maju melalui jalur independen. Sehingga Masinton langsung minta Kapolri copot Kapolda. Pak Kapolri juga tanpa tedeng aling-aling langsung memastikan akan mencopot Kapolda yang berniat maju Pilgub agar tidak membuat gaduh,” sebut Mulyadi. (r)
