JAKARTA, METRO – Keinginan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi menguat setelah didaftarkannya permohonan uji formil oleh pimpinan KPK dan sejumlah tokoh. Pembatalan UU itu diyakini bisa mengembalikan komisi antirasuah tersebut seperti sediakala.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, UU KPK cacat secara formil. Karena itu, tidak ada alasan bagi MK tidak mengabulkan permohonan uji formil yang diajukan oleh 3 komisioner dan 10 pegiat antikorupsi tersebut.
“Batalkan UU KPK baru dan kembalikan KPK seperti sediakala,” kata Kurnia kemarin (22/11).
Kurnia menyatakan, pemberantasan korupsi sedang berada di ambang kehancuran seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sejak 17 Oktober lalu. Prediksi kehancuran itu ditambah dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak banyak berkomentar atas langkah yang ditempuh para pimpinan KPK ke MK. Menurut dia, gugatan ke MK adalah hak masyarakat.
“Kan sudah juga dilakukan oleh beberapa mahasiswa,” kata dia di Cirebon kemarin.
Uji konstitusional UU KPK diajukan oleh 3 pimpinan KPK beserta 10 tokoh lain Rabu lalu (20/11). Pimpinan KPK itu adalah Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Situmorang. Sedangkan para tokohnya adalah Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha, dan Ismid Hadad.
Hingga tadi malam, belum ada tanda bahwa permohonan uji konstitusional tersebut akan diregister oleh MK dan diberi nomor perkara. Panitera baru sebatas memberikan tanda penerimaan perkara bernomor 1927/PAN.MK/XI/2019. (jpc)
