SAWAHAN, METRO–Pemko Padang seharusnya melakukan evaluasi terhadap kondisi warga Padang beberapa menit usai gempa berkekuatan 7,8 Skala Richter (SR) mengguncang. Mulai dari kepanikan warga yang berlarian mencari lokasi ketinggian hingga tidak beroperasinya tim pengamanan lalu lintas, Kelompok Siaga Bencana (KSB). Bahkan beberapa kekacauan lain menjadi indikator belum optimalnya hasil mitigasi bencana selama ini.
Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Ketua DPRD Kota Padang, Erisman. Ia mengatakan, bahwa setiap elemen harus mengambil pelajaran dari potret warga kota Rabu (2/3) malam tersebut. Sangat disayangkan, pihak yang harusnya berada di garda depan saat ancaman bencana berada di depan mata, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, KSB di tingkat kecamatan dan kelurahan, tidak menampakkan wajah hingga beberapa jam berselang.
Pengamanan lalu lintas juga tidak terlihat. Jalanan utama menuju daerah hijau, seperti Sawahan, Simpangharu, Andaleh berjalan sesuka hatinya. “Mestinya, dalam situasi seperti semalam, pihak-pihak yang konsen ke kebencanaan berada di garda depan. Minimal memandu dan mengarahkan warga,” kata Erisman, Kamis (3/3).
Selain itu, masyarakat juga harus mengingat kembali imbauan dan simulasi yang telah diberikan. Jangan hanya mengejar daerah hijau, ketinggian, tetapi dapat memanfaatkan shelter terdekat. Yang luput dari perhatian masyarakat, menurutnya, bangunan-bangunan yang telah didesain layaknya shelter seperti Kantor Gubernur.
Penting pula bagi pemerintah kota untuk mendata ulang bangunan tinggi berkonstruksi aman gempa dan tsunami. Menurutnya, bangunan-bangunan tersebut tidak tersosialisasikan hingga masyarakat memilih mengejar daerah Limau Manis.
Padahal dengan kemacetan seperti kemarin malam, dibandingkan dengan jarak datangnya tsunami pasca gempa berkisar 40 menit, tidak memungkinkan masyarakat untuk dapat menjangkau kawasan Limau Manis ataupun Indaruang.
