SAWAHAN, METRO – Bus Trans Padang di koridor IV, Teluk Bayur-Anak Aia akan beroperasi pada tahun 2020. Namun rute yang dilalui armada angkutan pemerintah itu belum didukung fasilitas memadai. Misalnya, halte pemberhentian bus.
Hingga kini, halte yang tersedia baru 9 titik, padahal kebutuhannya sebanyak 40 unit. Anggota DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mendesak Pemko Padang melalui Dishub agar dapat membangun halte yang presentantif, yakni halte yang membuat penumpang betul-betul nyaman saat menunggu bus Trans Padang datang menjemput mereka.
“Kalau ukuran halte itu kecil dan tidak ada tempat duduk, jadinya akan sia-sia saja. Harusnya, halte itu ada tempat duduk dan ruang tunggu dan lainnya. Kalau seperti itu kerja Dishub kan tergesa-gesa. Itu yang harus diperbaiki,” kata Maztilizal Aye, Rabu (13/11).
Ketua BK DPRD Kota Padang ini melihat, selama ini pengerjaan halte Trans Padang diambil alih pihak swasta. Namun, kali ini dia mengaku belum mengetahui infromasinya. Apalagi untuk membuat satu halte tidak membutuhkan waktu lama, yang dibutuhkan hanya keseriusan pihak terkait.
“Dulu kalau pihak swasta yang membuat hanya butuh waktu 15 hari. Tapi kalau Dishub yang membuat halte semantara ukurannya kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada jadinya tidak bermanfaat. Minimal halte yang dibangun harus seperti yang sudah ada selama ini,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.
Terkait persoalan halte itu, Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya segera menjalin koordinasi dengan Dishub. Maztilizal Aye juga mempertanyakan kesiapan Dishub untuk pengoperasian Trans Padang pada koridor IV, apakah sarana prasana pendukungnya sudah dimatangkan.
“Saya baru dapat informasi juga masalah ini. Nanti saya hubungi Dishub masalah halte ini. Apakah dikerjakan pihak swasta atau Dishub langsung,” tukasnya.
Anggota DPRD Kota Padang, Wismar Pandjaitan mengatakan pembangunan 40 halte Trans Padang di kawasan By Pass atau sepanjang Telur Bayur-Anak Aia oleh Dishub Kota Padang tentu kajiannya haruslah matang. Sehingga pengoperasian Trans Padang pada koridor IV (By Pass, Bukit Putus dan By Pass Anak Aia) terealisasi secara sempurna.
“Jangan hanya wacana belaka, sebab masyarakat tak butuh itu, yang diperlukannya realisasi,” ujar anggota Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat ini.
Wismar menilai, pembangunan halte di sepanjang By Pass sudah sejak 2017 lalu di rencanakan. Namun hal ini belum juga terwujud hingga akhir tahun 2019. Dia pun menganggap Pemko tidak serius dalam menuntaskan masalah ini. Jika ingin membangun, maka benahi apa yang perlu diselesaikan.
“Supaya saat pengerjaan di mulai tak ditemui dan proses pembangunan lancar nantinya,” ucap Politisi dari PDI Perjuangan itu.
Anggota DPRD Surya Jufri Bitel mengatakan, Pemko harus mempersiapkan secara matang sarana prasana pendukung Karidor IV sebelum mulai operasikan. Halte yang dibangun harus presentatif, sebab jika dilihat sejumlah halte yang ada masih belum layak.
“Kita berharap pembangunan halte untuk karidor IV sesuai dengan kebutuhan penumpang yaitu layak dan nyaman untuk digunakan. Selaku wakil rakyat pihaknya akan mengawal, baik dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” tukas anggota Fraksi Partai Demokrat itu. (mil)
