ADINEGORO, METRO – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir segera turun tangan mengambil langkah taktis dalam menyelesaikan persoalan asuransi Jiwasraya yang berlarut-larut. Dia mendesak Menteri Erick untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dan pembayaran klaim pemegang polis.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menilai kesalahan investasi yang dilakukan PT Jiwasraya merupakan masalah serius. Sebab, mereka kini menunda pembayaran kewajiban polis yang jatuh tempo pada Oktober lalu. Penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bancassurance senilai Rp802 miliar. Sungguh sebuah hal besar yang merugikan ribuan orang. Nilainya juga sangat tinggi.
“Saya sebagai anggota Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN menyelidiki secara tuntas soal mismanajemen di Jiwasyara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (9/11).
Menurut anggota DPR Dapil Sumbar 1 ini, Erick yang bertindak sebagai pemegang saham atas nama pemerintah, bisa segera memisahkan investasi bodong dari portofolio Jiwasraya. Mantan Ketua INASGOC itu, sambung Andre, juga bisa melakukan langkah penyelamatan dengan berkoordinasi pada lembaga pengawas.
“Di industri keuangan, trust atau kepercayaan adalah hal yang sangat penting, jangan sampai kasus ini membuat kepercayaan masyarakat luntur pada industri,” ucap wasekjen DPP Partai Gerindra ini.
Kepada aparat penegak hukum, Andre mendesak untuk segera dilakukan langkah-langkah tegas jika menemukan persoalan pidana dalam kasus ini.
“Saya melihat ada potensi kecurangan. Persoalan Jiwasraya ini harus diselesaikan dengan terukur, jangan berlarut-larut, kasihan pemegang polis,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Seperti diketahui Asuransi Jiwasraya membutuhkan tambahan dana mencapai Rp32,89 triliun untuk mencapai ketentuan minimal permodalan OJK atau RBC sebesar 120%. PT Asuransi Jiwasraya mencatatkan ekuitas atau permodalan negatif mencapai Rp23,92 triliun. BUMN Asuransi ini pun disebut membutuhkan tambahan dana mencapai Rp32,89 triliun untuk mencapai ketentuan minimal permodalan yang ditetapkan OJK atau risk based capital (RBC) sebesar 120%.
Dalam dokumen tersebut, Jiwasraya juga mengungkapkan terdapat potensi penurunan nilai aset sebesar Rp6,21 triliun. Dengan potensi tersebut, total ekuitas diperkirakan tercatat minus Rp30,12 triliun.
Sementara untuk memenuhi RBC 120%, Jiwasraya membutuhkan dana mencapai Rp 2,89 triliun. Dengan demikian total, kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan permodalan asuransi tersebut mencapai Rp32,89 triliun.
Per September 2019, Jiwasraya mencatatkan total aset sebesar Rp25,68 triliun. Aset tersebut terdiri dari aset tetap mencapai sekitar Rp2 triliun, aset lancar Rp530 miliar, aset lainnya Rp330 miliar, dan aset investasi Rp22,17 triliun.
Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan memburuknya solvabilitas Jiwasraya akibat kesalahan pembentukan harga produk, lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, rekayasa harga saham, serta tekanan likuiditas dari produk savings plan.
Sementara total kewajiban perusahaan tercatat sebesar Rp49,6 trilin, yang antara lain mencakup utang klaim sebesar Rp 10 triliun. (*/r)
