SOLSEL, METRO – Untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Pemkab dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan kata sepakat untuk anggaran pelaksanaannya. Kesepakatan itu ditandai dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp6,1 miliar, Kamis (7/11) di ruang kerja bupati Solsel.
Penandatanganan NPHD itu dilakukan oleh Bupati Solsel H Muzni Zakaria dan Ketua Bawaslu Solsel, M Ansyar yang disaksikan oleh Ketua DPRD, Zigo Rolanda, Kapolres AKBP Imam Yulisdianto, Kajari M Bardan dan Sekdakab H Yulian Efi dan Kepala OPD Pemkab Solsel.
Muzni berharap, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan NPHD ini, kepada Bawaslu agar bisa mempergunakan anggaran yang sudah disepakati ini sebaik-baiknya. Hal ini demi terselenggaranya pelaksanaan pilkada yang aman, damai dan jujur.
“Dengan telah disepakati anggaran dan ditandatangani NPHD, kami berharap Bawaslu memanfaatkan anggaran ini sebaik mungkin, sehingga pilkada berjalan sesuai yang diharapkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Solsel, M Ansyar menyebutkan, dengan telah ada NPHD ini, selanjutnya pihaknya akan melaksanakan tahapan. Dimana pihaknya akan memulai melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Pada minggu kedua November ini, kami mulai membuka pendaftaran Panwascam sehingga saat tahapan pilkada dimulai kami sudah ada persiapan,”ungkapnya.
Ansyar menjelaskan, sebelum dilakukan penandatanagan NPHD ini, anggaran untuk Bawaslu mengalami empat kali rasionalisasi, hingga ditemukan kata sepakat bersama Pemkab Solsel.
“Saat pengajuan awal, kami mengajukan anggaran Rp11 miliar, dan setelah empat kali dilakukan rasionalisasi akhirnya disepakati dan jumlahnya Rp6,1 miliar,” sebutnya.
Meski demikian terangnya, antara Pemkab Solsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat belum juga menemukan kata sepakat untuk anggaran pilkada kabupaten itu. Hal itu ditandai belum ditandatanganginya NPHD antara Pemkab Solsel dengan pihak KPU dengan hingga saat ini.
Kepala Kantor Kesbang Polinmas Solsel Alifis menyebutkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu respon dari pihak KPU dan mediasi oleh Kemenko Polhukam. “NPHD dengan KPU belum ditandatangani karena kesepakatan anggaran belum tercapai, dimana KPU meminta Rp18,5 miliar dan kami hanya sanggup Rp15 miliar,” tukasnya.
Dikatakannya, meski sebelumnya telah difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri, namun belum juga menemukan kata sepakat. (afr)
