GN.PANGILUN, METRO – Sosiolog angkat bicara menyusul banyaknya remaja terjaring razia pihak Satpol PP Kota Padang, Minggu (3/11) dini hari lalu. Mereka terjaring razia saat berada di kamar hotel melati. Dalam razia itu, terjaring 15 wanita dan 11 pria yang kemudian dibawa ke Mako Pol PP kota Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Menyikapi kondisi ini, Sosiolog Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang, Firdaus menyebutkan hal itu cukup memprihatinkan. Bahwa pemerintah harus turut serta dalam mengontrol dan mengawasi perilaku menyimpang yang dilakoni oleh para remaja ini.
“Salah satu caranya tentu dengan menyediakan nomor panggilan khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat ketika melihat gejala yang mengarah ke perilaku menyimpang,” kata Firdaus, Selasa (5/11).
Selain itu, kata Firdaus, pemerintah juga dapat membentuk komunitas atau kelompok yang dapat mengantisipasi perilaku menyimpang tersebut. Pergaulan yang sudah melampaui batas yang dilakukan para remaja tersebut, harus menjadi perhatian semua pihak, baik kepolisian, Satpol PP, dinas terkait, serta masyarakat.
Menurut Firdaus, apa yang dilakukan anak muda ini merupakan perilaku menyimpang dan keluarga merupakan institusi sosial yang paling bertanggung jawab. Secara sosiologis perilaku muda-mudi tersebut termasuk kategori perilaku menyimpang baik dari segi norma-norma hukum, agama, adat serta budaya.
Firdaus melihat, banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Namun, faktor utama yang melatari perilaku menyimpang adalah keluarga dan lingkungan. Alasannya, keluarga merupakan institusi sosial paling bertanggungjawab atas perilaku menyimpang ini.
“Namun tidak hanya keluarga inti tapi juga keluarga luas. Karena dalam konteks Minangkabau keluarga mencakup mamak, sanak samande, sanak saparuik, dan saudara lainnya,” ujar Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus berpendapat, kontrol dari keluarga luas terhadap perilaku anak-anak sangat penting. Dia pun menyayangkan bahwa hal tersebut kurang dilakukan di perkotaan yang cendrung plural dan tidak bertempat tinggal dalam lingkungan. Hingga hal tersebut sulit terlaksana.
“Mau tidak mau, keluarga inti (ayah, ibu dan saudara) kandunglah yang menjadi penanggungjawab perilaku mereka. Namun peran keluarga luas dapat diambil oleh masyarakat sekitar untuk mengontrol perilaku anak muda,” tukas Firdaus.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Padang, Jumadi meminta kepada Satpol PP Padang untuk terus melakukan razia, agar maksiat dapat berkurang dan kenyamanan Padang terwujud. Dia mengimbau kepada pemilik hotel agar memperketat menerima tamu di penginapan.
Jangan sampai diterima saja orang tak muhrim tidur disana. Apalagi generasi muda. Ini agar hotel tersebut tak ternodai namanya jika ada razia dan ketertiban terealisasi
“Kepada Pemko Padang diminta mencabut izin operasi hotel jika melanggar aturan yang ada. Jangan dibiarkan saja, apalagi di dalamnya ada yang membekingi. Ini tak benar dan perlu dibasmi,” ujar kader Golkar ini.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Arnedi Yarmen meminta kerjasama semua pihak dalam memberantas penyakit masyarakat ini. “Jangan Pemko saja yang bergerak, namun warga tidak. Ini kan tak seim bang jadinya,” ujar Armen.
Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua untuk lebih pro aktif dalan mengawasi pergaulan anak-anaknya. “Kita berharap orang tua juga harus pro aktif hendaknya. Supaya maksiat tak marak terjadinya dan generasi muda tidak terjerumus olehnya,” ujar kader PKS ini. (mil)
