SOLSEL, METRO – Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) belum ada kata sepakat antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Polemiknya, KPU Solsel belum juga menerima anggaran yang disediakan oleh Pemkab setempat sebanyak Rp15 miliar untuk perhelatan pilkada 2020 mendatang disayangkan pihak Pemkab. Pemkab menilai KPU daerah itu meminta alokasi anggaran yang terlalu besar untuk biaya Pilkada 2020 mendatang.
“Dana APBD sudah disiapkan sebesar Rp15 miliar untuk KPU dalam pelaksanaan Pilkada, namun pihak KPU masih meminta tambahan dana,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Solsel H Yulian Efi, Jumat (1/11).
Menurutnya, biaya tersebut sudah termasuk tinggi jika dibandingkan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada yaitu 400. Bahkan dengan biaya Rp15 miliar tersebut, indeks per TPS kita nomor 2 tertinggi biayanya di Sumbar, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.
“Dengan biaya Rp 15 Miliar dengan jumalah 400 buah, indeks biaya per TPS kita mencapai Rp37,5 juta per TPS. Indeks biaya ini jauh lebih tinggi dengan daerah lain,” ungkapnya.
Sekda mencontohkan, ada beberapa daerah yang telah mencapai kesepakatan. Di Kabupaten Dharmasraya sudah disepakati 20 Miliar dengan TPS 667. Ini indeks per TPS hanya Rp Rp29,9 juta. Di Pasaman Barat Rp22 miliar dengan TPS 887, dengan indeks biaya per TPS Rp24,8 juta. Sementara di Agam Rp34,5 miliar dengan TPS 1267, indeks biaya Rp27,2 juta per TPS. Kemudian Pesisir Selatan Rp31,5 miliar dengan TPS 1100, indeks Rp28,6 juta.
“Dengan fakta seperti itu kita tentu mempertanyakan kenapa KPU Solsel masih bertahan dengan biaya yang tinggi tersebut,” sebit Sekda mempertanyakan?
Dijelaskan Sekda yang didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Fidel Efendi, bahwa berbagai mediasi sudah diikuti, baik yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar maupun pihak Kemendagri. Namun pihak KPU Solsel masih bertahan dengan biaya yang mereka mintakan.
Awalnya diajukan Rp20,5 miliar. Terakhir ketika dimediasi oleh Kemendagri, KPUD akhirnya meminta Rp18,5 miliar. Namun, pihaknya tetap bertahan dengan kemampuan daerah di angka Rp15 miliar. Apalagi masih banyak kebutuhan lain yang perlu kita penuhi“Kita juga membutuhkan anggaran untuk berbagai kegiatan infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi anggaran OPD yang minim. Untuk itu, kita mintakan pemahaman dari pihak KPU Solsel, agar pemilu kita tetap berjalan baik sesuai harapan kita bersama,” tukasnya.
Sementara itu Ketua KPU Solsel, Nila Puspita yang masih berada di Jakarta, saat dihubungi menjelaskan, dengan anggaran sebanyak Rp 18,5 miliar itu, kami harus menyusun ulang berbagai kegiatan yang telah dimasukan pada anggaran sebelumnya.
“Dengan anggaran Rp 18,5 miliar itu, kami harus menyesuaikan kembali bebagai anggaran dari kekurangan yamg sebelumnya kami anggarkan Rp21 miliar,” katanya.
Dikatakan, saat pertemuan di Kementrian Dalam Negeri kemaren, masih belum ada kata sepakat antara Pemda dengan KPU, karena anggaran yang diajukan belum bisa dipenuhi.
”Saat ini kami sedang menunggu undangan dari Kemenko Polhukam untuk proses selanjutnya, dan ke KPK untuk mengevaluasi APBD dan anggaran yang diajukan KPU,” katanya.
“KPK mengevaluasi dan membedah APBD Solsel serta membedah anggaran KPU,” terangnya.
Intinya, sampai saat ini belum ada kata sepakat antara KPU dan Pemerintah Daerah untuk anggaran Pilakda, semoga di pertemuan selanjutnya ada titik terang.“Meski saat ini belum ada titik temu, di pertwmuan selanjutnya ada kejelasan untuk anggaran Pilkada 2020 ini,” pungkasnya. (afr)
