TANAHDATAR, METRO–Untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Tanahdatar, bukan perkara mudah. Namun, berbagai cara, taktik dan usulan telah dimunculkan. Seperti yang disampaikan Erdison Mansur, ST kepada pemerintah daerah agar seluruh PNS, TNI dan Polri serta seluruh pihak yang punya kepentingan dengan pemerintah daerah, harus bebas dan bersih narkoba. Dan, hal itu harus dibuktikan dengan sertifikat bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Usulan tersebut mendapat respon positif dari anggota DPRD Tanahdatar, seperti yang disampaikan oleh Dafrizal dari Fraksi Golkar. Ia mendukung tes urine, pemerintah daerah harus menyegerakan pelaksanaan tes urine di kalangan PNS, TNI dan Polri serta orang-orang yang punya kepentingan dengan daerah ini.
Tidak hanya itu, Politisi Golkar tersebut juga menegaskan, bila perlu anggota DPRD Tanahdatar juga harus dites urine serta tes darah. “Kami sebagai anggota DPRD juga harus tes urine maupun tes darah, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas,” tukas Dafrizal, menyemangati pemerintah derah.
Ia menambahkan, para pelaku dunia usaha atau pihak ketiga yang ikut bekerja sama dengan pemerintah daerah harus lolos uji tes urine serta tes darah. Jika tidak lolos tes, jangan coba-coba bekerjasama dengan pemerintah daerah Tanahdatar.
Senada dengan Dafrizal, Ketua Fraksi Golkar Anton Yondra menyetujui tes urine serta tes darah. Sebab PNS, TNI dan Polri, termasuk anggota DPRD adalah pelayan dan pengayom masyarakat. Sehingga sudah merupakan keharusan bagi mereka untuk memberi contoh dan menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Apapun pangkatnya, jabatan semua mereka harus terbebas dari pengaruh narkoba, dan dengan kesadaran sendiri untuk memulai hal ini,” kata Anton Yondra.
“Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat dan yang namanya pelayan masyarakat, serta pelaku dunia usaha, haruslah memperlihatkan contoh yang baik pada masyarakat. Artinya, jangan ada dari abdi negara ini terlibat narkoba,” tambah Anton Yondra.
Untuk pemberian sanksi jika ada diantara PNS, TNI, Polri serta para pelaku dunia usaha yang punya kepentingan dengan pemerintah daerah, harus lebih dahulu dilakukan pembinaan. Setelah itu baru diambil langkah-langkah untuk penerapan disiplin sampai pada pemberian sanksi hukum.
Sementara Wakil Ketua DPRD Irman, MSi juga memandang positif uji tes urine dan tes darah di kalangan PNS, TNI, Polri, DPRD serta orang pribadi atau lembaga yang punya kepentingan dengan pemerintah daerah. ”Semua harus lolos tes. Karena itu untuk kebaikan kita semua dan sudah saatnya Tanahdatar bebas dan lepas dari pengaruh narkoba,” kata Irman.
Dijelaskannya, untuk pelaksanaan uji urine serta tes darah, jangan hanya pegawai terbawah tapi juga dilakukan pada mereka-mereka sebagai pengambil kebijakan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Tanahdatar Syaidani, juga setuju bilamana pemerintah daerah bisa melaksanakan tes urine dan tes darah bagi kalangan PNS, TNI, Polri, anggota DPRD serta orang-orang yang punya kepentingan dengan daerah ini. ”Semua harus melewati atau lolos uji termasuk kami anggota DPRD, agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” kata Syaidani.
Ia menambahkan, untuk anti narkoba harus dimulai dari penyelenggara negara dan akan menjadi contoh bagi masyarakat. Namun, itu semua tentu membutuhkan biaya cukup banyak. ”Dari mana biaya dan prosesnya, semua harus jelas. Yang jelas kami mendukung uji tes urine ini,” pungkas Syaidani. (n)
