PADANG, METRO – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Capaian Standar Tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.
Pemprov Sumbar mendapatkan Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Opini WTP Diberikan oleh BPK RI. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan penghargaan tersebut.
Selain Pemprov Sumbar, Kementerian Keuangan juga mengapresiasi 19 kabupaten/kota di Sumbar yang meraih opini WTP. Apresiasi itu dengan penyerahan Piagam WTP Atas Capaian Standar Tertinggi LKPD terhitung mulai 2014 sampai tahun 2018. Hebatnya Pemprov Sumbar lima kali menerima anugerah ini.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Dirjen Kemenkeu, Wiwing Handayaningsih didampingi Kepala Kanwil Perbendaharaan Sumbar, Ade Rohman, kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Seminar Kebijakan APBN, Senin (21/10) di Pangeran Beach Hotel, Padang.
Acara Penyerahan Piagam WTP dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumbar, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sumbar dan Jambi dan para kepada OPD se Sumbar.
Irwan Prayitno menyampaikan, pencapaian Opini WTP atas laporan keuangan, khususnya pada pemerintah daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja. Pengelolaan keuangan negara yang sehat adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dalam setiap aktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
”Terbukti pada tahun lalu kita memperoleh WTP yang diikuti oleh kabupaten kota, ini adalah suatu prestasi dalam pengelolaan keuangan di daerah dengan mengutamakan laporan harus betul, baik, transparan dan akuntabel, tujuannya agar masyarakat bisa mengikuti semua perkembangan di daerahnya,” katanya.
Untuk memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan, tetapi juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan
“Kita ketahui bersama, walaupun ada yang kekurangan dalam penyampaian laporan, namun kita selalu berusaha untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sedemikian rupa,” ucapnya.
Terkhusus untuk Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, capaian opini WTP dari BPK telah berhasil diraih lima kali berturut-turut, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang lalu.
“Saya mengucapkan selamat, dan sekaligus saya berharap predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini juga sekaligus menjadi bukti keniscayaan,” jelasnya.
Irwan Prayitno meminta pengelolaan anggaran di seluruh pemerintah daerah yang ada di Sumbar dapat terus dilakukan secara transparan. Selain itu juga secara akuntabel sejak dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. (fan/adv)
