Gerindra Merapat ke Pemerintah, Andre: Nation Calling untuk Pak Prabowo

ADINEGORO, METRO – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Artinya, Prabowo dan Gerindra secara resmi telah menerima pinangan istana. Bahkan, Prabowo sendiri disebut akan menjadi Menteri Pertahanan dan Waketum Gerindra Surya Prabowo sebagai Menteri Pertanian.
Partai Gerindra menjelaskan, penyebab mereka berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Padahal pada Pilpres 2019 partai tersebut jadi lawan kubu petahana. Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, tawaran jabatan menteri dari Presiden Jokowi, dipandang Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai sebuah panggilan negara.
“Ini nation calling (panggilan negara, red) bagi Pak Prabowo. Beliau sebagai patriot tentu siap berkontribusi,” kata Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini, kemarin.
Setelah Prabowo menentukan sikap, kata Andre, seluruh kader Partai Gerindra mengikuti.
“Kami tegak lurus dengan Pak Prabowo. Kami akan tetap mendukung keputusan Pak Prabowo,” sebut ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menegaskan, dengan berada di dalam pemerintahan, tentu Gerindra tidak akan diam saja. Mereka tentu lebih bisa mewarnai pemerintahan, bahkan memberikan kritik-kritik membangun secara langsung. “Mungkin masukan kami bisa langsung didengar oleh pemerintah,” kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra ini.
Pendapat senada dijelaskan kader Partai Gerindra yang berperan sebagai juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, partainya ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan global.
“Konsen Gerindra selalu pada tantangan kebangsaan, tantangan ekonomi, tantangan pertahanan dan kondisi 5 tahun ke depan,” sebut Dahnil yang disebut-sebut sebagai calon Wali Kota Medan 2020 ini.
Masuknya Prabowo ke lingkar ke kekuasaan dipandang Dahnil membuat kritik bisa lebih cepat disampaikan. Proses dialektika untuk mencari solusi masalah negara juga bisa cepat berlangsung.
“Di dalam (pemerintahan) semua bersikap mitra kritis. Jadi kalau kita di dalam, Pak Prabowo bisa secara langsung melakukan dialektika dengan Pak Jokowi untuk memastikan kebijakan kita afirmatif dengan kepentingan publik,” papar Dahnil. (*/r)