SOLOK, METRO – Wakil Walikota Solok Reinier mengungkapkan, pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Setidaknya hal ini terlihat dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.
Namun lanjut Reinier, pengarusutamaan Gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan salah satunya.
“Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan,” ujar Reinier.
Dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan yang dinamakan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Ketika membuka pelatihan Pengawasan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Solok, Reinier menilai pelaksanaan PPRG di Daerah sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
Namun, penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG). Di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia, kelompok disabilitas serta kaum marginal.
“Dengan implementasi PPRG diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih ekonomis, efektif, efisien serta mengurangi kesenjangan penerima manfaat pembangunan (ekuiti),” ujar Reiner.
Selanjutnya, pelaksanaan PPRG yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah perlu diintegrasikan sepenuhnya dalam pengawasan sehingga dapat efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan.
Oleh karena itu, penting kiranya untuk memperkuat peran inspektorat sebagai stakeholder strategis dalam pelaksanaan PPRG. Diharapkan, melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan PPRG baik terhadap kualitas dan relevansi ARG dalam sistem penganggaran maupun output kegiatan yang berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender. (vko)
