SOLOK, METRO – Meski pembahasan anggaran Kota Solok tahun anggaran 2020 sudah masuk di tingkat dewan dan pemerintah, masyarakat hendaknya dituntut lebih proaktif mengawal hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat yang paling bawah.
Jangan sampai program pembangunan yang nantinya dirumuskan sebagai agenda pembangunan daerah justru sarat dengan kepentingan dan bukan didasari kebutuhan masyarakat, yang datang dari aspirasi warga dari bawah. Selain itu jangan ada program yang naik di jalan, sehingga mengeliminir program yang telah direncanakan dari masyarakat paling terbawah.
Anggota DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh mengatakan, jangan sampai ada program dan kegiatan yang naik di tengah jalan ketika perumusan hasil Musrenbang ditingkat kota atau ditetapkan sebagai agenda pembangunan daerah. Sebab, pada prinsipnya, proses Musrenbang yang dilakukan ditingkat paling bawah bertujuan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan.
Sehingga lanjutnya, program dan kegiatan pembangunan yang nantinya dirumuskan dalam rencana pembangunan daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), benar-benar didasarkan kepada kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan bukan atas dasar keinginan atau kepentingan tertentu.
“Masyarakat hendaknya lebih proaktif mengawal hasil Musrenbang dari tingkat paling bawah hingga tingkat kota. Tujuannya jangan sampai program yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat nantinya hilang ditengah jalan,” ujar Rusdi.
Memang lanjutnya, dalam menggodok suatu rencana pembangunan sangat terpengaruh oleh kemampuan anggaran pemerintahan daerah. Sehingga pola pembangunan dengan skala prioritas ýmenjadi salah satu langkah untuk mensiasati keterbatasan anggaran pemerintah tersebut.
Namun demikian tambahnya, skala prioritas juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan bukan atas keinginan apalagi didasari oleh suatu kepentingan. Harapannya dengan pembangunan yang didasari oleh kebutuhan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut akan lebih bermanfaat oleh masyarakat.
Pendapat Rusdi Saleh ini didasari rasa kekhawatiran akan program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai terkesan mubazir dan tidak termanfaatkan. Di sini diperlukan suatu perencanaan yang matang sebelum merumuskan dan menetapkan sebuah program pembangunan menjadi agenda pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
Di Kota Solok sendiri sejauh ini memang cukup banyak bangunan yang terkesan mubazir dan tidak termanfaatkan secara maksimal. Sehingga masyarakat juga perlu mengawal rencana dan program pemerintah.
Diakui Rusdi Saleh, pembahasan anggaran untuk tahun anggaran 2020 memang telah sampai tingkat dewan bersama pemerintah. Akan tetapi peran aktif masyarakat masih diperlukan. (vko)
