PADANG, METRO – Tahun 2020 mendatang, Dermaga Pelabuhan Bungus penyeberangan dari Padang menuju Kabupaten kepulauan Mentawai, yang terancam ambruk akan diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI dengan dana APBN senilai Rp37 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang Dian Fakri mengatakan, bahwa pelabuhan penyeberangan tersebut selama ini dikelola Dishub. Namun, biaya pemeliharaan tidak dapat dialokasikan melalui ABPD, mengingat aset tersebut milik Kementerian Perhubungan.
“Jadi dulu sudah diserahkan ke kita, tapi itu perlu direhab. Biaya rehabnya juga cukup besar bahkan capai miliaran, mungkin untuk rehabnya kita serahkan dulu ke Kementerian,” kata Dian Fakri, Rabu (9/10).
Dian Fakri menyebut, Dishub telah menyampaikan usulkan perbaikan Dermaga Bungus kepada Kemenhub dan bahkan mendapat respon positif. Maka dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyerahkan status operasional pelabuhan kepada pihak Kemenhub agar bisa secepatnya diperbaiki.
“Kita sudah sampaikan usulan perbaikan dermaga. Kata pak Dirjen sama saya, bapak serahkan lagi lah, nanti kita bangun. Bagi saya tidak masalah, lagian kalau diserahkan dermaganya kan tidak dibawa pula ke Jakarta sama pak Dirjen dan kita juga yang menikmati,” ulas Dian Fakri.
Lebih lanjut, rencananya Kemenhub mengucurkan dana sebesar Rp37 miliar guna merehabilitasi dermaga pelabuhan penyeberangan tersebut. Pembangunan rehabilitasi dermaga akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Menurut Dian Fakri, kondisi dermaga pelabuhan penyeberangan khususnya penyeberangan ke Mentawai, telah mengalami kerusakan berat bahkan dapat dikatakan tidak layak operasi. Tentu akan berdampak pada risiko keselamatan penumpang atau pengguna jasa pelabuhan tersebut.
“Karena bagi kita takut juga runtuh seperti dermaga di Siak dan memakan korban, apalagi ini dermaga untuk truk naik ke kapal. Makanya kita sudah sampaikan itu ke Kementerian supaya penganggaran dan pemeliharaan pelabuhan segera ditindak lanjuti,” imbuh Dian Fakri.
Disinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkap Dian Fakri, pelabuhan penyeberangan yang saat ini dikelolanya dibebani target PAD sebesar Rp9 miliar pertahun. Sayangnya, kata dia, target tersebut tidak bisa tercapai, bahkan hal demikian sudah terjadi bertahun-tahun.
“Target PAD saya rasa gak benar ini. Soalnya di sepanjang tahun, Rp500 juta saja tidak pernah tercapai, cuma Rp300 juta setelah itu kurang sedikit. Sekarang targetnya mencapai Rp9 miliar, gimana itu,” tandasnya. (mil)
