PADANG, METRO–Di Sumbar, saat ini tercatat ada tiga kabupaten tertinggal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu Pemprov Sumbar menargetkan pengentasan daerah tertinggal ini tuntas 3 tahun ke depan.
”Untuk wilayah darat, yakni Solok Selatan dan Pasaman Barat, diperlukan waktu 3 tahunan untuk melepaskannya dari daerah predikat tertinggal,” ungkap Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit usai kunjungan ke SKPD, Senin (15/2).
Sementara untuk Kepulauan Mentawai, yang geografisnya kepulauan, menurut Nasrul Abit, masih butuh waktu cukup panjang agar dapat keluar dari status daerah tertinggal. Hal itu mengingat masih banyak masyarakat yang berada di daerah pedalaman.
Untuk itu, pekan depan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumbar untuk membahas langkah penuntasan daerah tertinggal.
”Melepaskan diri dari status tertinggal ini memang tanggung jawab kabupaten dan kota. Tapi kita di provinsi tidak boleh tinggal diam, harus mendorong. Ini prioritas kerja kita 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai Mantan Bupati Pesisir Selatan yang telah berhasil mengentaskan daerahnya dari kategori tertinggal pada tahun 2014 lalu, Nasrul Abit berpendapat, untuk melepas status tertinggal harus dipetakan terlebih dahulu kategori yang menyebabkan daerah bersangkutan tertinggal. Selanjutnya, disusun langkah kerja dan prioritas bersama antara pemprov dan kabupaten dan kota.
”Ada enam kriteria dan 27 indikator daerah tertinggal. Dilihat poin-poin mana saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, infarstruktur, angka kematian ibu dan anak, air bersih, pendidikan, listrik, angka putus sekolah, kemiskinan dan kesehatan,” pungkasnya. (da)
