SAWAHAN, PADANG – Tidak hanya para pelajar saja yang bisa mendapar rapor merah di akhir semester, saat menerima rapor dari guru mereka. Pemko Padang pun menerima “rapor merah” yang diberikan DPRD Kota Padang atas kinerja rendah dan buruk dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua I DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen menegaskan, Pemerintah Kota Padang segera melakukan evaluasi terhadap OPD agar dapat meningkatkan kinerjanya.
“Kita lihat dari catatan atau pandangan akhir fraksi terhadap APBD perubahan, itu kan tuntutan yang harus disikapi oleh wali kota dan jajarannya, terutama terkait pendapatan,” ungkap Arnedi Yarmen, baru-baru ini.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pendapatan tersebut disamping penambahan, dikhawatirkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dampaknya nanti, berpengaruh kepada belanja. Terutama belanja langsung jelas akan terpengaruh.
“Tentu ini harus disikapi dan dipola, bagaimana pencapaian PAD ini secara konkret. Artinya, harus dibuatkan progres capaian dari target tadi. Kita meminta wali kota menyikapi ini secara konkret,” ujar Arnedi.
Kendati demikian, secara keseluruhan pihaknya optimis terkait pencapaian target PAD tersebut. Pasalnya, kegagalan target itu akan terlihat diakhir tahun nanti. Sehingga dia tetap menunggu selama empat bulan ke depan untuk OPD mencapai realisasi PAD.
“Kita tunggulah waktu empat bulan ini untuk mereka mencapainya. Sebenarnya kegagalan itu di akhir nanti. Apalagi, TAPD sudah memiliki pola untuk itu. Saya masih optimis target itu tercapai,” tukas wakil ketua DPRD ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengatakan, di dalam pembahasan bersama-sama antara anggota DPRD, kepala OPD dan didampingi unsur pimpinan TAPD memberikan “rapor merah” defisit anggaran sekitar Rp59 miliar. Sumber defisit tersebut terjadi disebabkan adanya realisasi target pendapatan dan pengeluaran yang tertuang dalam APBD Perubahan.
“Terkait dengan aspek pendapatan daerah yang perlu dikritisi adalah proyeksi pendapatan asli daerah yang masih sangat konservatif kondisi PAD terhadap APBD Kota Padang masih sangat jauh dalam wujudkan otonomi atas biaya sendiri,” kata Mastilizal Aye.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra kembali menekankan kepada segenap OPD terkait harus lebih maju kinerja dengan sesuai potensi yang ada di daerah untuk menyedot pendapatan daerah dengan cara setiap OPD menyusun program prioritas dengan jeli dan memiliki capaian yang cerdas.
“Tapi harus sesuai dengan berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan karena sejatinya APBD merupakan refleksi dari kebutuhan warga kota,” tegasnya.
Sejalan dengan “rapor merah” itu, Mastilizal Aye menegaskan, setiap OPD hendaknya menimalisir kegiatan dan program yang terkesan sia-sia agar dapat optimalisasikan kegiatan yang mendukung pendapatan daerah dan penguatan pelayanan publik di Kota Padang.
“Dengan sejumlah OPD memiliki rapor merah dalam pencapaian target PAD maka perlu dilakukan mutasi agar tidak terulang lagi rapor merah Pemko Padang dalam pencapaian target PAD tersebut,” tukas Mastilizal Aye.
Saat ini, Kota Padang sedang berbenah untuk mengejar ketertinggalannya terutama dalam hal infrastruktur perkotaan sebagai tujuan wisata dan perdagangan. Sehingga, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur diarahkan pada pembangunan dan penataan pedagang kaki lima agar tertata rapi dan tidak menimbulkan kemacetan.
“Agar Pemko Padang memiliki database pembangunan yang akurat, update dan dapat diakses publik,” saran Aye. (mil)
