KABUT asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dan Jambi berdampak ke Kota Padang. Bahkan kabut asap itu sudah makin tebal, kualitas udara sempat menyentuh level tidak sehat hingga mengancam kesehatan warga.
Namun, hingga kini belum ada rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang meliburkan sekolah. Anggota DPRD Kota Padang, Azwar Siry meminta Pemko melalui Disdik lebih memperhatikan keselamatan anak-anak didik. Pasalnya, anak-anak termasuk yang rentan terpapar polusi kabut asap.
“Sekarang, anak sekolah lagi ujian mid semester, tapi mana yang lebih prioritas. Ujian mid atau keselamatan anak, tentu keselamatan yang lebih penting. Kalau tetap sekolah tapi keselamatan anak tidak terjamin bagaimana?,” kata Azwar Siry kepada POSMETRO, Selasa (24/9).
Selain itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang ini mendorong agar Disdik mengambil kebijakan untuk meliburkan siswa. Langkah tersebut perlu dilakukan karena melihat kondisi asap semakin membahayakan belakangan ini. Jangan mengambil risiko dengan mempertaruhkan anak didik.
“Lebih cenderung itu kesehatan anak didik dulu. Jadi, kita dorong agar Disdik harus mengambil keputusan cepat dan tepat dalam melindungi anak didik dari bahaya kabut asap,” pinta Politisi dari Partai Demokrat itu.
Azwar Siry mengimbau kepada orang tua dan seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika bepergian dan melakukan aktivitas di luar rumah, harus selalu menggunakan masker untuk meminimalisir dampak negatif kesehatan kabut asap.
“Pertama, adalah mengurangi keluar rumah. Kedua walaupun keluar rumah harus memakai masker sehingga bisa terhindar dari potensi gangguan kesehatan seperti inspeksi saluran pernafasan dan sebagainya,” tukasnya.
Hal sama disampaikan Anggota DPRD Budi Syahrial. Ia mendesak Wako Padang Mahyeldi segera menyikapi kabut asap yang terus memprihatinkan. DPRD Padang mengingatkan dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat khususnya para siswa yang saat ini masih sibuk sekolah.
“Jika kualitas udara sudah melebihi batas ambang kesehatan, maka kita harus memaksa walikota untuk bagaimana mengatasi ini,” kata Budi.
Menurut Poltisi Gerindra ini, pemangku kepentingan terkait perlu menyikapi kondisi kualitas udara yang semakin memprihatinkan itu secara cepat agar tidak menimbulkan ancaman besar di sisi kesehatan. Sejauh ini pemerintah sudah bersikap pro aktif menyikapi kabut asap tetapi itu tidak cukup.
“Jadi perlu segera disikapi secara tegas supaya jangan jatuh korban. Urusan teknis kapan diliburkan siswa ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinkes serta Disdik mereka melalukan kajian dan menentukan sikap secara cepat,” katanya.
Diketahui, dampak kabut asap membuat beberapa daerah meliburkan sekolah, catatan, ada sebanyak 10 kabupaten dan kota di Sumbar meliburkan sekolah. Di antaranya, Kabupaten Solok, Tanahdatar, Solok Selatan, Agam, Kota Bukittinggi, Sawahlunto, Padangpanjang. Terbaru, Agam dan sebelumnya Kabupaten Dharmasraya sudah lebih dahulu meliburkan sekolah.
Belum Pengaruhi Kunjungan Wisata
Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumbar Ian Hanafiah mengatakan, kabut asap belum mempengaruhi kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Meskipun mendapatkan kabut asap kiriman, sejauh ini belum ada pembatalan kunjungan dari wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
“Hingga saat ini penerbangan juga masih stabil. Itu indikasi belum berpengaruh kepada pariwisata daerah,” ujar Ian Hanafiah.
Ian Hanafiah berharap kabut asap cepat berlalu, sehingga tidak berpengaruh kepada kunjungan pariwisata. Kemudian Asita berharap pemerintah cepat mengatasi kabut asap yang terjadi saat ini.
“Saat ini memang belum, tapi jika berlangsung lama pasti akan berpengaruh,” ulasnya. (mil)
