Penyerapan Anggaran Maksimal, Cegah Terjadi Silpa
SAWAHAN, METRO – Selama empat hari berturut-turut, DPRD Kota Padang mengebut pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019 ditingkat Komisi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan itu dianggap clear, karena tidak ada dinamika berarti.
“Sudah (pembahasan seluruh komisi dengan beberapa usulan), dan menerima kesimpulan masing-masing komisi, belum dilakukan rapat gabungan lagi,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Osman Ayub saat ditemui di gedung DPRD Kota Padang, baru-baru ini.
Selanjutnya, kata Politisi Partai NasDem itu, rujukan rangkaian program akan dilakukan pembahasan tingkat Badan Musyawarah (Bamus). Karena sebelum dilakukan paripurna, tentu perlu terlebih dahulu rapat Bamus. Sebab, Alat Kelengkapam Dewan (AKD) tertinggi adalah Bamus.
“Sekarang, penyelesaian masing-masing komisi, setelah itu rapat gabungan. Setelah itu tanggal 27 September kita ketuk palu, besaran APBD-P tahun ini sekitar Rp2,3 triliun,” ucap anggota dewan dua periode itu.
Angka pada APBD Perubahan sudah jelas. Meski demikian, tentu ada pergeseran anggaran namun tidak bisa diubah sesuai dengan aturan, contohnya pada pembangunan fisik. Maka dia menegaskan, Dinas PUPR harus memprioritaskan pekerjaan jalan lingkung, trotoat, dan lainnya.
“Artinya begitu marak sekali yang terjadi di Padang mengenai trotoar, drainase, termasuk jalan. Ini perlu kita kawal supaya mencapai sasaran apa yang kita inginkan bersama,” tegas Osman Ayub.
Dengan begitu, DPRD siap mengawal APBD Perubahan semaksimal mungkin artinya supaya tidak terjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Sehingga dia mendorong supaya penyerapan anggaran betul-betul serius.
“Kita juga minta kawan-kawan yang lain sesuai tupoksi dprd pengawasan karena ini perlu terhadap pengawasan. Kalau kita sepakat dengan hasil pembahasan tersebut tentu tidak akan terjadi silpa, dan juga sasaran tercapai,” ulasnya.
Di sisi lain saat disinggung terkait mekanisme pembentukan Ketua Komisi, Osman Ayub menyebutkan, Ketua Fraksi berperan paling utama dalam menentukan salah satu calon dari masing-masing AKD. Dimana ketua fraksi menciptakan hubungan komunikasi politik yang dilihat dari lobi-lobi politik.
“Artinya, masing-masing komisi kita munculkan (calonnya). Kalau di AKD itu kita punya kandidat, nah kandidat ini bisa gak diterima oleh semua kawan-kawan. Alhamdulillah dari fraksi Pembangunan Berkarya Nasdem (PBN) memberikan kepercayaan kepada kami,” sebut Osman Ayub.
Terpilihnya dirinya sebagai Ketua Komisi III, kata Osman Ayub, tak terlepas dari kepiawaian Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, Helmi Moesim. Ia disebut-sebut gencar melakukan lobi kepada pimpinan dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Padang.
Sementara itu, pimpinan komisi lainnya diisi oleh partai yang memiliki jumlah suara terbanyak dan berhasil mendudukan kadernya sebagai pimpinan DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi I diketuai Elly Thrisyanti dari Gerindra, disusul PKS yang mendapat jatah menjadi Ketua Komisi II dengan mendudukan Muharlion sebagai Ketua Komisi II dan Partai Demokrat menempatkan kadernya Azwar Siri sebagai Ketua Komisi IV. Sedangkan Bapemperda diketui Muhidi dari PKS.
“Kebetulan Fraksi PBN itu ada enam. Dari enam kita munculkan pertemuan siapa-siapa yang ada di AKD. Ditampilkan saya pribadi, dan saya juga bisa diterima kawan-kawan yang banyak. Kita bersyukur, walaupun kalau kita berbicara partainya cuma satu,” tukasnya. (mil)
