PROKLAMASI, METRO – Parkir kendaraan di sembarangan tempat masih terlihat di beberapa titik jalan di Kota Padang. Bahkan, rambu-rambu P coret yang sudah terpasang tak diindahkan oleh pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya.
Pemandangan parkir sembarangan itu tentu menimbulkan badan jalan sempit dan membuat kemacetan jalan raya. Persoalan tersebut tampaknya dibiarkan saja oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang serta pengawasan personel di lapangan juga tak terlihat. Sehingga pemilik kendaraan semena-mena memarkir kendaraannya pada lokasi itu.
Pantauan POSMETRO, Jumat (20/9) parkir liar itu terlihat di sepanjang jalan Proklamasi, tepatnya depan Rumah Sakit BMC. Kendaraan yang ngetem sudah sejak pagi di sana.
Sari (29), salah seorang pejalan kaki yang lewat berharap kepada instansi terkait untuk menindaknya, agar pemilik kendaraan jera dan mereka tak mau memarkirkan kendaraan pada lokasi terlarang.
“Selain itu, Pemko Padang juga diminta melakukan pendekatan kepada instansi yang ada atau rumah sakit untuk memuat kendaraan parkir di dalam kepada para tamu dan karyawannya. Jangan hal ini didiamkan saja,” ujarnya.
Selanjutnya, Ujang (44), warga lainnya meminta kepada Pemko untuk mengawasi parkir liar di beberapa titik yang rawan parkir liar. Kemudian, solusi mengenai parkir juga harus dicarikan Pemko. Agar kenyamanan lalu lintas terwujud dan kesembrautan tidak terjadi lagi.
Selain di Jalan Proklamasi, beberapa kawasan yang banyak dijumpai parkir sembarangan, diantaranya kawasan Jalan Ujung Gurun, Perintis Kemerdekaan, Jati, Jalan Hamka, hingga di beberapa titik jalan utama, masih dijumpai kendaraan yang parkir sembarangan.
Di jalan Ujung Gurun misalnya, jika waktu siang hari, akan terjadi kemacetan panjang. Banyak pengendara parkir sembarangan, ditambah ramainya siswa berkeliaran berbelanja di depan sekolah. Akibatnya, macet tak terelakkan lagi.
Terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani mengatakan sistem derek bagi kendaraan yang parkir diterapkan pada 1 Oktober. Jika personel Dishub telah menderek, maka pemilik harus membayar ke Dishub Rp300 ribu agar kendaraan bisa keluar.
“Penerapan ini sedang dalam finishing serta lokasi yang akan kita terapkan,” tegasnya.
Mulai 1 Oktober, petugas Dishub mulai merazia kendaraan yang parkir sembarangan dan mengganggu pengemudi serta pengguna jalan lainnya.
Kendaaran yang terkena razia akan dikunci dan diderek oleh petugas, selanjutnya akan ditindak dan dikenai denda atau biaya penderek. Saat ini, keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan sering dikeluhkan pemakai jalan, terutama di jalan yang padat dan penuh lalu-lintas.
Sebelumnya, Kepala Dishub Padang Dian Fakhri menjelaskan, razia parkir sembarangan akan dilakukan di kawasan seluruh Kota Padang, terutama di kawasan tengah kota. Razia tidak dilakukan setiap hari, ada hari-hari tertentu.
“Mungkin saja razia dilakukan mendadak, jika tampak ada mobil yang parkir sembarangan di jalan, apalagi di kawasan tengah kota, dan mobil tersebut akan dikunci dan diderek oleh mobil penderek,” jelas Dian.
Setelah mobil diletakan di kantor, yang punya mobil dimintai membayar ke bank. Untuk mobil berukuran kecil membayar uang sebesar Rp300 ribu, sedangkan mobil truk dikenai Rp500 ribu.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar tertib berkendaraan, dan menaati undang-undang. Di tepi jalan umum dilarang untuk parkir kendaraan, walaupun tidak ada tiang rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir. Parkir di tepi jalan umum dilarang.
Pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat.
Memang, ada fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang milik jalan, namun hanya di jalan-jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. Bagi pengguna fasilitas parkir di luar jalan yang ditentukan itu, dikenakan sanksi pidana atau denda sudah menanti.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara meminta kepada Dishub mematangkan dahulu perencanaan yang akan dilaksanakan. Jangan program dijalankan, namun solusinya tak ada. Ini kan tidak benar.
“Dishub juga harus sosialisasikan hal ini pada warga, agar mereka mengetahui dan kendaraan yang dimiliki bisa diletakkan pada lokasi aman,” pungkasnya. (ade)
