BUKITTINGGI, METRO -Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membuka Roadshow Kesiapan Sumber Daya Pertahanan di Kota Bukittinggi, yang diselenggarakan di Auditorium Perpusnas Bung Hatta Bukittinggi, Rabu (18/9).
Roadshow menghadirkan narasumber Prof. Anak Agung Banyu Perwita, PhD dan moderator Kolonel Laut Imam Baihaqi. Sementara peserta dari unsur Anggota TNI, Polri, unsur kepemudaan, tokoh masyarakat serta peserta lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk pemahaman substansi Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan Bukittinggi merupakan kota nomor dua penting di Sumbar dan sarat dengan sejarah kebangsaan Indonesia. Bukittinggi pernah menjadi ibukota Republik Indonesia saat darurat. Bukittinggi pun pernah pula menjadi ibukota beberapa Propinsi di Sumatera.
Menurut Ramlan, menumbuhkan semangat nasionalisme bukan hal yang mudah dilakukan di tengah keragaman budaya, agama, adat istiadat, ras dan lainnya, seperti di Bukittinggi. Disinilah perlunya kembali menyadarkan akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, karena itu kegiatan roadshow ini salah satu cara dalam menjaga keutuhan wilayah dan persatuan seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini.
“Situasi saat ini harus terus diwaspadai oleh semua pihak namun tidak untuk ditakuti. Kemajuan yang sangat cepat dengan kemunculan berbagai teknologi informasi terbaru perlu di tata dan terus diberikan wawasan cinta tanah air kepada generasi bangsa,” ungkapnya.
Kolonel Laut Imam Baihaqi yang membacakan Sambutan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman substansi RUU pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi konsep sumber daya nasional, bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan dan mobilisasi demobilisasi melalui tinjauan dari aspek politik dan hukum.
“Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan Kementerian Pertahanan RI diantaranya, kegiatan sosialisasi baik melalui media cetak elektronik dan sosialisasi ke beberapa daerah hampir seluruh Popinsi di Indonesia, kepada organisasi masyarakat lingkungan akademis, ASN, TNI, Polri, pondok pesantren, pegawai swasta dan BUMN serta kegiatan focus group discussion (FGD) dengan komisi 1 DPR RI, dan TNI Polri,” katanya.
Sementara narasumber Prof. Anak Agung Banyu Perwita, PhD mengatakan, untuk membangun suatu sistem pertahanan negara yang kuat serta bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara wilayah dan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana Nasional Indonesia, tidaklah mudah dan perlu waktu yang panjang.
“Untuk melaksanakan amanat undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 8 tentang pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung masih belum terealisasi, membangun, menata serta mengelola seluruh sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) proritas tahun 2019,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain dan di dunia maupun meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjadi budaya dan ideologi bangsa Indonesia sekaligus menjadi benteng kekuatan pertahanan Negara. (u)
