TANAHDATAR, METRO – Program pembangunan Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Tanahdatar, terus menggeliat. Seiring dengan pembangunan tersebut terungkap ketimpangan demi ketimpangan semakin jelas. Selain itu diduga ada temuan dan temuan dalam progres pembangunan di nagari tersebut.
Hal ini disampaikan anak Nagari Tanjung Barulak yang diwakili Jebriandi (38) didampingi Husnul Amri (29) Delvi Aldi, Irsyad (46) Jeri Prima (29), David Hendra (38), Fadli (30) serta beberapa orang lainnya di Batusangkar, Senin (16/9).
Menurut mereka, temuan terhadap ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tanjung Barulak, sudah berlangsung cukup lama. Hal ini sudah dilaporkan langsung pada pemerintah daerah Tanahdatar.
“Kita sudah memasukan laporan secara tertulis pada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanahdatar, laporan kami sudah ditindak lanjuti, Inspektorat sudah bekerja dan turun kelapangan,” kata Jebriandi yang diamini Delvi Aldi, Irsyad, Husnul Amri dan yang lainnya.
Bahkan menurut, mereka hal ini juga sudah dilaporkan pada penegak hukum dan masyarakat tengah dan tidak sabar menunggu proses yang sedang dalam lidik. Ditambahkan, ada sebanyak 15 item temuan yang telah dilaporkan kepada pemerintah daerah maupun penegak hokum. Seperti pembangunan jembatan ke Manganan, pagu dananya sebesar Rp30 juta (DAK), terealisasi hanya sebesar Rp15,7 juta, dengan Silpa sebesar Rp2 juta. “Parahnya, semen dilaporkan hilang sebanyak 21 karung,” kata Jebriandi.
Tak hanya itu, kata Jebriandi, Pembangunan Jalan Tanah Putih Kolom Sirain, pagu dananya Rp300 juta (Dana Desa) dengan volume 1350 meter, proyek ini mengalami ketekoran sebesar 44 kubik dengan nilai sebesar Rp6 juta lebih. “Dari temuan kami ketekoran dan kerugian dari proyek ini dilunasi dari dana yang tidak jelas peruntukannya,” katanya.
Ia menambahkan, dana talangan sebesar Rp23 juta juga tak jelas keberadaannya dan juga tidak ada di dalam APB Nagari. Selain itu ucap Jebriandi, seluruh pekerjaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan standar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di samping itu, dalam melakukan pembelian barang, Nagari tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, sehingga berpotenai besar menimbulkan kerugian bagi negara khususnya nagari.
Ia bersama tokoh pemuda serta masyarakat Nagari Tanjung Barulak berharap, agar Pemkab Tanahdatar dan pihak penegak hukum (kejaksaan maupun polisi) bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. Kemudian melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan nagari, agar ini tidak menjadi perseden buruk di kalangan masyarakat.
“Kita minta pemerintah daerah maupun kejaksaan dan Polisi, untuk memeriksa sekaligus mengaudit pengelolaan keuangan nagari,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Tanahdatar, Novendril menyatakan, pemeriksaan sedang dilakukan oleh Inspekotrat mengenai hal tersebut.
”kita masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat,” kata Novendril. Ia menambahkan, pemeriksaan ini bersifat khusus, jadi tak bisa tergesa gesa, pungkasnya. (ant)
