Sumbar Bencana, Pj Gubernur Entah Kemana

Banjir besar di Pangkalan, Limapuluh Kota, difoto dari udara oleh anggota Polres Limapuluh Kota.
PADANG, METRO–Ketika Sumbar dikepung bencana banjir dan longsor, Pj Gubernur Reydonnyzar Moenek sebagai pucuk pimpinan di wilayah ini, tidak berada di tempat. Gubernur yang seharusnya turun langsung melihat kondisi masyarakat, malah sibuk menghadiri kegiatan di Lombok.
”Kita sayangkan ini. Ketika bencana besar melanda Sumbar, Pj gubernur tidak berada di tempat. Seharusnya, Pj gubernur memiliki peran strategis dalam kondisi seperti ini,” sebut Anggota DPRD Sumbar, Hidayat saat dihubungi POSMETRO, Selasa (8/1).
Menurutnya, meski sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menjadi komando dalam keadaan bencana. Namun, karena saat ini kepala BPBD Sumbar belum definitif, tentunya tidak akan berani dalam mengambil kebijakan.
”Tinggalkanlah kesan yang baik sebelum berakhir masa jabatan Pj gubernur ini. Jangan memberikan kesan buruk. Ini adalah momen untuk bersosialisasi dengan masyarakat ketika akan habis jabatan,” jelas Hidayat yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra DPRD Sumbar ini.
Dia juga menilai, Pj gubernur tidak konsekuen dengan jabatan yang dipikul. Meski saat ini Pj gubernur juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, namun Sumbar menjadi tanggung jawab karena sudah diamanahkan sebagai pj gubernur. ”Jangan jabatan yang merangkap dijadikan alasan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek juga berencana untuk mengunjungi lokasi terdampak banjir dan longsor pada Rabu (10/2). Daerah yang akan dituju gubernur yaitu daerah terparah, seperti Kabupaten Solok Selatan dan Limapuluh Kota.
Donny mengatakan, meski ia tidak berada di Sumbar karena harus menghadiri acara Hari Pers Nasional (HPN) di Lombok, ia selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait terkait perkembangan pascabencana banjir dan longsor.
”Saat ini saya terbelah, di satu sisi harus menghadiri acara HPN bersama Presiden di Lombok dan di sisi lain saya terus berkoordinasi tentang perkembangan banjir dan longsor,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (9/2).
Dikatakan, bupati/wali kota, SKPD terkait juga telah dikoordinasikan untuk segera mengambil tindakan pascabencana. ”Kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengirim alat-alat kesehatan, Dinas Sosial untuk memberikan logistik dan Disprasjaltarkim untuk mengirim ekskavator ke daerah terdampak,” ujarnya.
Terkait dengan dana tanggap darurat kata Moenek, pihaknya masih akan kembali memastikan. Namun, secara nasional, katanya ada dana sebesar Rp150 miliar yang berupa dana tak tersangka yang nantinya diperuntukkan untuk tanggap darurat di daerah bencana.
”Besaran untuk Sumbar kita belum bisa pastikan, namun kalau itu Rp150 miliar dibagi saja untuk 33 daerah. Memang tahun ini dananya kecil dari pusat,” katanya. (da)