Pemerintah memutuskan untuk menggenjot pembangunan lima destinasi super prioritas pada tahun 2020, antara lain dengan meningkatkan anggaran. Namun menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, ada tiga hambatan utama dalam pembangunan destinasi pariwisata super prioritas itu, yakni soal lingkungan, infrastruktur, serta kebersihan.
“Ini tiga hal yang paling menghambat karena kita tidak peka. Tapi, kami sudah buat critical success factor masing-masing destinasi,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa 10 September 2019.
Dikatakan, di destinasi Danau Toba, critical succes factor yakni pembangunan kawasan The Kaldera Toba, perjanjian kerja sama investasi, serta infrastruktur jalan sepanjang 1,9 kilometer. Tiga hal itu merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Danau Toba.
Adapun di Borobudur yakni pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport, jalan Bypass menuju Borobudur, serta tata ruang dan kelola lahan. Bandara baru yang dibangun dipastikan bakal mendongkrak kunjungan wistawan baik asing maupun domestik.
Sementara di Mandalika, ia mengatakan akan menjadi kawasan sport tourism. Terlebih dengan tengah dibangunnya street circuit Moto GP dengan panjang lintasa 4,32 kilometer. Hal itu akan menjadi keunggulan Mandalika yang tidak dimiliki Bali ataupun kawasan wisata lainnya.
Di Labuan Bajo, Arief menuturkan, critical success factor kawasan ini yakni pembangunan kawasan terpadu marina untuk pelabuhan, infrastrutkur penunjang di Puncak Waringin serta pembentukan KEK Komodo.
Sedangkan, di Likupang, pemerintah akan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, pengembangan bandara Sam Ratulangi, serta pembangunan jalan bypass dan jalan tol.
Arief mengatakan, berbagai critical success factor yang dibuat itu untuk memastikan agar pengembangan destinasi super prioritas membuahkan hasil di tengah hambatan yang ada.
Pemerintah telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 6,34 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 2,98 triliun.
Anggaran tersebut harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mesti rampung akhir 2020. Alokasi anggaran tersebut juga harus menyelesaikan dua masalah lainnya, yakni lingkungan dan kebersihan.
Dia mengklaim, pembangunan destinasi pariwisata saat ini telah menekankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kemenpar memastikan pembangunan ke depan sudah sejalan dengan prinsip sustainable tourism.
“Kita sudah putuskan semua pembangunan harus berbasis pada prinsip berkelanjutan, berdasarkan komunitas setempat dan itu akan kita implementasikan,” katanya.
Koordinasi pembangunan lima destinasi dipusatkan ada masing-masing Badan Otorita. Kecuali, Mandalika yang saat ini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Menpar menegaskan, lima destinasi super prioritas dibangun bukan untuk menyaingi Bali. Sebab, masing-masing kawasan wisata akan terus tumbuh. Pemerintah tidak memiliki tujuan agar pariwisata saling bersaing, namun saling menonjolkan keunggulan untuk menaikkan kunjungan dan devisa. (*/r)
