ilustrasi
PADANG, METRO–Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara kepada Nilma Lafrida, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 9 Padang. Dalam persidangan, Selasa (2/2), majelis hakim menyebut, Nilma Lafrida terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana komite sekolah.
Dalam putusannya, majelis hakim menjerat Nilma dengan Pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi,” kata majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini.
Selain pidana penjara, hakim juga memvonis terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50 juta, subsider satu bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp79.007.091, subisider tiga bulan kurungan.
Menanggapi putusan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Riefia Nadra, menyatakan sikap pikir-pikir. “Kami pikir-pikir pak hakim, apakah akan menerima, atau akan mengajukan banding atas putusan ini,” kata Riefia Nadra.
Vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padang Ernawati, Dwi Indah Puspa Sari Cs, sebelumnya menuntut perbuatan terdakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan penjara, pidana denda sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan, serta uang pengganti sebesar 154.007.091 juta, dengan subsider tiga tahun tiga bulan penjara.
Perbedaan uang pengganti antara tuntutan dengan vonis hakim, dikarenakan hakim berpendapat Rp75 juta, tidak terbukti dalam persidangan. Sehingga yang harus dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp79.007.091.
Sebelumnya, persoalan yang menyeret Nilma Lafrida berawal saat terdakwa selaku kepala sekolah mengajukan Proposal kegiatan kepada Direktorat Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan Republik Indonesia (RI) pada 2012.
Proposal tersebut berisi tiga kegiatan yaitu pembangunan labor biologi, rehab 25 lokal, dan pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB). Dengan rincian dana laboratorium Biologi sebesar Rp300 Juta, rehab 25 lokal sebesar Rp400 Juta, dan dua RKB sebesar Rp280 juta.
Setelah proposal diterima, tim investigasi Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan RI di Jakarta menyetujui untuk memberikan bantuan sosial kepada SMA 9 Padang. Kemudian memanggil terdakwa ke Jakarta, untuk mengikuti pelatihan dan perihal penandatanganan MoU.
Terdakwa kemudian memberitahukan kepada kepala dinas pendidikan Kota Padang untuk menandatangani MoU, lalu menunggu pencairan dana Bansos. Hanya saja, setelah proposal permohonan Bansos disetujui beserta dana, terdakwa menggunakan dana itu di luar dari perjanjian (MoU) yang disepakati.
Perbuatan terdakwa itu telah menyalahi ketentuan panduan pelaksanaan bansos SMA 2012, pada huruf H tentang kewajiban penerima Bansos, dan huruf I tentang pengelolaan bansos.
Jaksa Penuntut Ernawati menyebutkan, seharusnya penggunaan dana harus sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang saat itu, perbuatan terdakwa diduga telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp154.007.091. (h)
