BUKITTINGGI, METRO – Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan mantan pimpinan bank milik BUMN di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aur Kuning yang kini berstatus tersangka pelecehan seksual terhadap terhadap mantan bawahannya (teller), masih terus diproses Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi.
Namun, korban berinisial DPS melalui kuasa hukumnya meminta pihak kepolsian agar melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial DHN (38). Hal itu diungkap para kuasa hukum korban yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Riau (LBHR) saat jumpa pers kemarin (11/9.
Dwi Setiarini mengatakan, pihaknya atas nama korban mendapatkan informasi jika terduga pelaku mendapatkan jaminan dari pihak tempat terduga pelaku bekerja sebelumnya. Dan para kuasa hukam merasa keberatan akan hal itu.
“Seharusnya terduga pelaku itu ditahan karena terduga berdomisili jauh dari Bukittinggi, apalagi akan memasuki masa sidang yang rencananya akan disidang Kamis besok (hari ini,red). Kita mendapatkan informasi jika terduga pelaku mendapatkan jaminan sehingga tidak ditahan. Ini yang membuat kami keberatan, apalagi jika yang menjamin adalah instansi tempat dia bekerja sebelumnya akan lebih membuat kami keberatan,” kata Dwi Setiarini.
Seharusnya sebut Dwi Setiarini, yang mendapatkan jaminan adalah kliennya yang menjadi korban. Untuk itu, pihaknya melayangkan surat keberatan terhadap instansi tempat terduga pelaku DHN kemarin.
“Yang kita pertanyakan dan keberatan itu adalah jika pimpinan yang sekarang di instansi menjamin terduga pelaku sangat tidak masuk akal karena tidak ada hubungan apa-apa antara keduanya. Namun, atas nama instansi diberikan jaminan lebih keberatan lagi karena klien kami yang menjadi korban dalam kasus norma kesopanan ini,” jelas Dwi Setiarini.
Kuasa hukum Dwi Setiarini sore kemarin memasukan surat keberatan kepada pihak Bank. Namun, saat ingin dikonfirmasi oleh awak media kepada pihak bank, pihak bank mengatakan jika pimpinan tidak berada di tempat.
Sebelumnya, DHN semasa bekerja sebagai pimpinan di sebuah bank di Aurkuning, dilaporkan karyawannya sendiri DPS, yang merasa tidak senang atas kelakuan bosnya itu yang dicap sering melakukan perbuatan tidak senonoh. Perkara dugaan pelecehan seksual yang menimpa korban DPS terjadi sekitar tahun 2017.
Saat itu DPS masih bekerja sebagai teller di bank yang dipimpin DHN. Tidak senang diperlakukan tidak senonoh, DPS akhirnya melaporkan DHN ke Polres Bukittinggi guna ditindaklanjuti secara hukum. Pihak kepolisian menangani kasus tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/86/K/IV/2019-SPKT Res-Bktg tertanggal 3 April 2019 tentang dugaan tindak pidana terhadap kesopanan. (u)
