PADANG, METRO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatra Barat (Sumbar) mengamankan dua orang nelayan bersama satu unit lampara dasar atau yang lebih sering disebut pukat harimau, di sekitar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.
“Dua orang nelayan diamankan setelah petugas pengawasan laut mendapatkan adanya aktivitas nelayan lampara dasar di kawasan perairan wilayah tersebut,” ujar Kepala DKP Sumbar, Yosmeri, Selasa (10/9).
Disebutkannya, penangkapannya kemarin Senin pagi (9/9) itu dilakukan oleh petugas pengawas laut.
“Waktu penangkapan itu sebenarnya ada sekitar 10 unit lampara dasar yang beroperasi ketika itu, namun hanya saja mereka lebih cepat menuju ke tepi pantai. Sementara ada satu kapal yang berhasil kita amankan dengan dua orang nelayan, mereka telah kita serahkan ke Polda untuk melakukan penyelidikan,” katanya.
Ditambahkan Yosmeri, dengan adanya penangkapan unit lampara dasar yang melanggar aturan perikanan tersebut dapat dijadikan perhatian bersama oleh nelayan lainnya khususnya nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak lagi beraktifitas karena ada pengawas yang berpatroli di kawasan perairan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Albert Krisdiarto mengatakan, hal yang telah dilakukan oleh nelayan lempara dasar tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Apalagi dalam melakukan penangkapan nelayan itu telah dilakukan sesuai dengan SOP, seperti memperingati dengan pengeras suara. Tapi nelayan memberikan perlawanan yang berakibat kepada rusaknya kapal pengawas miliki DKP. Akibat perbuatan nelayan tersebut, pelakunya telah ditahan di Polda Sumatera Barat.
“Persoalan penyelidikan akan dilakukan oleh pihak kepolisian, namun dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kita ada 2 orang yang akan ikut melakukan penyelidikan tersebut bersama pihak kepolisian,” jelasnya.
Albert menyebutkan, kini lampara dasar bersama kondisi kapal pengawas yang rusak akibat perlawanan dari nelayan saat penangkapan tersebut telah sampai di Pelabuhan Bungus. Untuk kondisi kapal pengawas yang rusak itu ada beberapa bagian dinding kapal yang pecah dan hingga membuat kondisi bagian dalam kapal agak penyot.
“Sebenarnya ada tiga orang di atas kapal itu, cuma yang satunya nekat loncat ke laut dan berenang. Dan duanya lagi yang sama-sama berinisial (S) berhasil diamankan. Untuk ukuran kapal yang kita tangkap itu memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 2,5 meter, besar alat tangkap lainnya,” ungkapnya.
Albert menjelaskan hal yang dinilai lampara dasar tidak sesuai aturan, karena alat tangkap jenis ini disebut tidak ramah lingkungan, sebab model alat tangkap lampara dasar itu berbentuk persegi empat dan pada bagian tengah agak lebar, terdiri dari sayap dan kantong menggelembung.
“Dengan bentuknya yang demikian, pengunaannya dinilai berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut hingga berdampak buruk terhadap perkembangbiakan ikan,” pungkas Albert.
Sebelumnya, DKP telah mengajak nelayan tersebut supaya tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam UU Perikanan, maka telah diberikan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan. Namun, bantuan yang diberikan pada ditolak oleh nelayan lempara dasar yang ada di daerah tersebut. (fan)
