IMAM BONJOL, METRO – Pemilik restoran diminta patuh terhadap kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu. Jika ada pengusaha restoran yang nakal, maka sanksi sudah menanti, bisa dicabut izin operasional usaha.
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Eka Putra mengatakan sistem pembayaran pajak restoran ialah wajib pajak langsung menyetorkan ke bank yang telah ditetapkan. Besaran pajak yang dikenakan pada pemilik restoran sebesar sepuluh persen.
Saat ini, jumlah restoran di Kota Padang yang dipungut pajak mencapai 160 unit.
“Alhamdulillah, sampai sekarang rata-rata pemilik restoran patuh terhadap kewajiban yang diberikan,” kata Eka, Selasa (10/9).
Realisasi pajak restoran yang masuk ke Bapenda Kota Padang hingga awal September senilai Rp34 miliar dari target yang diberikan sebesar Rp48 miliar.
“Tenggang waktu bagi pemilik restoran membayar kewajibannya selama sebulan. Jika tak melakukan penyetoran sesuai waktu yang ditentukan, maka Bapenda akan berikan teguran pertama melalui surat,” tegasnya.
Apabila pemilik restoran nakal, sehingga masuk bulan kedua belum bayar, surat peringatan kedua dilayangkan dan petugas Bapenda akan mendatangi pemilik restoran.
“Sanksi terberat bagi wajib pajak yang tidak menyetorkannya tentu mencabut izin operasional usaha hingga penyegelan lokasi usaha,” tukas Eka.
Ia mengimbau kepada pemilik restoran untuk membayar pajak tepat waktu, agar jika ada pemeriksaan mendadak, pemilik tidak terkena oleh Bapenda dan usaha yang dibuka tidak bermasalah lagi. Jangan ada pemilik yang enggan bayarkan pajak, sebab itu menyalahi aturan.
“Bapenda Kota Padang akan terus awasi pemilik restoran dalam hal ini, jika masih melanggar, maka terima saja sanksinya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi meminta kepada wajib pajak untuk mematuhi aturan yang ada serta jangan ditumpuk-tumpukkan membayar tagihan. Jika dibiarkan menumpuk, maka wajib pajak akan kesulitan untuk membayar.
“Jika ada tiap bulan, maka setorkan. Ini demi keringanan dan keamanan wajib pajak. Pihaknya tak akan segan-segan menyegel lokasi usaha wajib pajak yang tidak patuh pada kewajiban yang diberikan,” sebutnya. (ade)
