SAWAHAN, METRO – Pemko Padang memberi sinyal menyetujui pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang di kawasan Aia Pacah. Persetujuan itu semakin kuat karena telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 dengan penganggaran tahun jamak yang dimulai pada 2020.
Keseriusan dukungan Pemko Padang itu disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi saat ditemui POSMETRO, baru-baru ini. Hal ini sejalan dengan digelarnya kegiatan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI yang dipusatkan pada pusat pemerintahan di Aia Pacah.
“Ini adalah bagian jika ada kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Penas Tani, sekaligus mendukung kawasan pusat pemerintahan. Mudah-mudahan insyaAllah (tahun 2020 dibangun gedung dewan baru),” kata wali kota dua periode itu.
Menurut Mahyeldi, saat ini gedung bundar tempat anggota DPRD berkantor tidak representatif. Sebab, selama ini banyak anggota dewan yang tidak memiliki ruangan kerja sendiri. Maka pembangunan gedung baru agar anggota dewan bisa bekerja maksimal.
“Kalau kita lihat di gedung bundar bisa dikatakan kurang representatif. Karena kapasitasnya hanya untuk 20 anggota dewan 20, sekarang kan sudah 45 orang,” tukasnya.
Selain itu, Mahyeldi memandang fasilitas gedung ini juga kurang memadai. Seperti di ruang sidang utama untuk rapat paripurna tidak memiliki Water Closed (WC). Padahal, ruangan tersebut selalu menampung banyak tamu undangan jika ada kegiatan. Sehingga sangat disayangkan jika tidak memiliki fasilitas lengkap.
“Kita juga lihat di sini, ruang Sekwan sangat konsumtif, begitu juga ruang fraksi-fraksi. Jadi bisa dikatakan ini sudah tidak representatif lagi untuk anggota dewan yang saat ini sudah 45 orang,” ujar Mahyeldi
Apalagi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Padang mencapai 940-an ribu jiwa. Artinya, tahun 2022 jumlah anggota dewan terus bertambah. Maka dari itu pula keberadaan gedung baru itu sebagai upaya antisipasi menunjang peningkatan kinerja legislatif.
“Jadi kita mendukung gedung baru (DPRD, red). Sehingg gedung DPRD makin bagus kemudian kota Padang pun akan semakin baik, dan jawaban untuk prediksi anggota dewan akan bertambah tentu akan terus kita persiapakan (fasilitasnya, red),” ulas Mahyeldi.
Seperti diberitakan, rencana pembangunan gedung baru DPRD Padang dengan sistem multyyears di Aia Pacah itu batal dianggarkan dalam APBD 2017, walaupun sempat dibicarakan sebelumnya pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS APBD 2017 lalu.
Hal tersebut dikarenakan memang pembangunan Padang pada 2017 lalu itu lebih difokuskan pada pembangunan yang masuk tahun jamak seperti penyelesaian Pasar Inpres Pasar Raya Padang.
Kendati demikian, pembangunan gedung baru DPRD Padang, di Aia Pacah akhirnya kembali dianggarkan sekitar Rp150 miliar melalui penganggaran tahun jamak APBD 2020. Pembangunan gedung baru bertujuan memperkuat peran representasi DPRD serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen nya. (mil)





