PADANG, METRO – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Republik Indonesia melalui Komite IV melaksanan kunjungan kerja (Kunker) ke Sumatera Barat 5-7 September mendatang. Bertempat di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (6/9). Para senator yang membawahi urusan APBN, pajak dan pengutan lainnya mengadakan, rapat kerja daerah (Rakerda) bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Walikota dan Bupati se-Sumbar atau yang mewakili kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait terhadap pembahasan ini.
Pada kesempatan itu, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan, ia mendengar masukan pembahasan APBN 2020. Dia menilai tingkat pagu anggaran dan ketergantungan Sumbar ke tingkat pusat sangat tinggi dikarenakan dana pendapatan daerah masih rendah.
“ Kami bahas lebih lanjut di DPD RI. Hampir setiap daerah yang kami kunjungi, tingkat ketergantungan daerah ke pemerintah juga masih tinggi, ini menarik dan akan bahas di DPD nantinya,” kata Ajiep Padindang bersama tim Komite IV DPD RI laiinya.
Selain itu, Senator asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, fokus DPD juga bagaimana beban pembagian gaji guru dari kabupaten ke Provinsi, “ Coba kirim surat Menkeu tembusan ke DPD kita akan bantu fasilitasi kekurangan gaji guru di daerah atau kabupaten. Karena peralihan tersebut Pagu provinsi yang berkurang. Untuk itu buat lah suratnya kita akan bahas di Pusat,” ujar Ajiep Padindang.
Sementara anggota DPD asal Sumbar Herman Darnel Ibrahim menyatakan, DPD telah memperjuangkan berbagai dana untuk Sumbar, “ Rata-rata masukan dari stoke holder yang terkait pembahasan ini dan Intinya kami di DPD telah memperjuangkan berbagai macam dana DAK ( Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Desa, supaya ditingkatkan oleh pemerintah pusat melalui pembahasan kementerian Keuangan,” kata Herman .
Namun lanjutnya, sudah sejak dulu berjuang dalam hal ini DPD memberi masukan kepada Presiden, “ Idealnya dana APBN daerah kedepan diusulkan atas persetujuan DPD. Karena yang paling tepat membahas anggaran daerah adalah DPD, nantinya ditandatangani oleh Presiden.Karena, kami di DPD melalui jalur independen terlepas dari kepentingan partai. Jadi tidak ada kepentingan partai,” ucap Herman .
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, mengakui PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil dan meminta perhatian pemerintah Pusat melalui Komite VI DPD RI, “ Untuk itu dalam pembagian anggaran, pemerintah pusat jangan melihat dari Sumbar Daya Alam (SDA), karena SDA tidak bisa dieksploitasi karena di Sumbar SDA sebagian hutan lindung dan harus kita jaga. Dan berharap Hutan lindung masuk dalam kajian APBN yang supaya dipertimbangkan.
Nasrul menambahkan, apabila nantinya anggaran bertambah APBN termasuk Dana Desa, dan nantinya perangkat desa harus ditingkatkan,” Termasuk gaji guru dan perangkat desa baik kontrak maupun honor didesa minimal UMP ( Upah mimimun Provinsi). Untuk itu kita harapkan ada format baru yang ditambahkan pada APBN 2020 ,” kata wagub. (cr1)
