SAWAHAN, METRO -DPRD Kota Padang saat ini tengah melakukan pembahasan tata tertib (tatib) yang disusun menyesuaikan regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Berdasarkan PP tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menggodok tata tertib yang mengatur tugas dan wewenang anggota dewan.
Dengan begitu, tatib yang baru ini nantinya akan ada beberapa penguatan terhadap peran anggota DPRD. Mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 ini, beberapa poin yang menonjol dari tatib anggota dewan terbaru, diantaranya pembentukan fraksi dengan partai politik (parpol), serta menfasilitasi pemilihan Pimpinan DPRD Definitif.
“Yang jelas sesuai PP nomor 12 tahun 2018 sebagai pedoman kita membuat tatib ini bahwa satu fraksi itu menimalnya empat orang,” kata Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Padang, Muhidi, Kamis (22/8).
Muhidi menyebutkan, berdasarkan PP tersebut dijelaskan bahwa fraksi merupakan sejumlah komisi. Sementara di DPRD Padang, kata dia, ditetapkan empat komisi yakni, komisi I bidang pemerintahan, komisi II bidang perekonomian dan keuangan, komisi III bidang pembangunan, dan komisi IV bidang kesejahteraan rakyat.
“Untuk menentukan kelompok partai yang tidak cukup 4 komisi itu tentu harus bergabung dengan partai lain. Kebijakannya kita serahkan kepada partai masing-masing,” sebut Muhidi.
Muhidi juga menyebutkan, tatib yang baru terdiri dari 14 BAB dan 181 Pasal. Hingga saat ini pihaknya baru menyelesaikan sekitar 73 Pasal, maka dari itu pula dia menargetkan pembahasan tatib melalui Pansus DPRD Kota Padang tersebut dapat dirampungkan paling lambat Senin (26/8) mendatang.
“Karena ini akan digunakan DPRD selama lima tahun tentu kita menyusunnya sesuai ketentuan hukum, dan kebutuhan dilapangan. Sekarang, baru bisa diselesaikan 73 pasal, besok disambung lagi, kita targetkan paling lambat Senin depan,” kata Muhidi.
Selain itu, Muhidi menuturkan, tugas tim pansus dalam hal ini hanya menyusun tatib. Namun soal paripurna pengesahan tatib tersebut merupakan kewenangan pimpinan definitif. Maka sejalan dengan itu, dia berharap, segera ditetapkan pimpinan definitif DPRD Kota Padang.
“Kita menyiapkan tatib saja, karena begitu ada pimpinan definitif maka besoknya tatib ini bisa langsung diparipurnakan,” tukas Muhidi.
Dengan begitu pula, tambah Muhidi, maka Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang lainnya pun bisa ditetapkan seperti, Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda), Badan Kehormatan (BK).
“Jadi kita sekarang ini hanya menyiapkan draft tatib. Kita usahakan besok (hari ini, red) selesai,” tukas Muhidi.
Seperti diketahui, Anggota DPRD Kota Padang didominasi new comer atau pendatang baru. Dari total 45 orang, 20 orang diantaranya masih merupakan wajah lama. Ke-45 wakil rakyat tersebut kini sudah resmi duduk di kursi parlemen usai dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang dalam rapat paripurna istimewa DPRD Padang di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Padang, Rabu (14/8) lalu. (mil)
