MANOKWARI, METRO – Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa. Tak hanya itu, massa juga memblokade dengan ranting pohon dan membakar ban bekas di sejumlah titik jalan utama di Kota Manokwari, Papua, Senin (19/8) pagi.
Awalnya pembakaran fasilitas umum bermula saat warga melakukan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa berakhir anarkis. Warga membakar dan merusak sejumlah fasilitas umum. Meski massa yang melakukan aksi tidak banyak, namun warga tidak berani keluar rumah.
Sekolah dan perkantoran pun diliburkan. Beberapa mahasiswa dan warga lalu lalang di jalan utama sembari membentangkan karton bertuliskan tuntutan kepada pemerintah. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kerusuhan terjadi. Apakah karena penahanan terhadap mahasiswa Papua Barat di Kota Malang, Jawa Timur atau karena sebab lainnya.
“Manokwari rusuh. Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dibakar. Saat ini masih mencekam,” ucap warga, Hasan Abdullah, Senin (19/8).
Warga asal Sulawesi Selatan yang sudah 10 tahun tinggal di Papua itu mengatakan, warga pendatang tak berani keluar rumah. Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar, kerusuhan itu terjadi sebagai akibat penangkapan 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur.
“Katanya sih begitu, warga Papua marah karena ada 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur ditangkap,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menjelaskan, massa berkonsentrasi di beberapa titik. Namun, sejumlah personel Polri dan TNI sudah siaga. Dia merinci, sejumlah titik ruas jalan dihalangi tebangan pohon dan ban bekas.
“Hampir seluruh titik di kawasan pertumbuhan perekonomian terkena dampak,,”bebernya seperti dikutip Fajar.co.id (Jawa Pos Group).
Dia juga mengimbau, untuk menahan diri dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk mencarikan solusi, karena kejadian ini juga akan merugikan aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah ini.
Sekadar diketahui, aksi yang terjadi di Kabupaten Manokwari sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan ormas dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kondisi di Jayapura, Papua, telah kondusif usai adanya unjuk rasa. Sejauh ini tidak ditemukan ada kerusuhan dalam skala besar.
“Massa sudah kembali ke kediamannya, dikawal TNI-Polri. Jayapura tak ada kejadian,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8).
Sejauh ini ketegangan masih ada di Sorong, Papua Barat. Namun, tidak terjadi dalam skala besar. Sehingga masih bisa dikendalikan oleh TNI-Polri. Salah satu area yang mengalami kerusakan akibat ulah massa yaitu Bandara Domine Eduard Osok.
“Untuk Papua Barat, khusus wilayah Sorong itu ada beberapa insiden. Masih ada konsentrasi massa, tapi jumlahnya tak besar,” ucap Dedi.
“Untuk penerbangan hanya sampai pukul 15.00 WIT. Setelah itu nggak ada lagi. Memang di Bandara Sorong ada kerusakan, tapi secara umum masih bisa dioperasionalkan. Baik besok sampai seterusnya,” tambahnya.
Dedi menuturkan sejauh ini TNI-Polri terus berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemuda Papua. Sudah terjalin kesepakatan, aspirasi massa akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Cuma ada beberapa jalan yang masih diblokade, dalam hal ini antisipasi masyarakat, polisi, dan tokoh untuk membuat patroli. Tentunya untuk berkomunikasi agar tetap kondusif,” imbuhnya.
Melihat kondisi sekarang, Polri menilai belum butuh adanya tambahan pasukan untuk pengamanan di Papua. Hanya petugas yang ada tetap siaga melihat potensi kerawanan. (jpc)
