PADANG, METRO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim secara tegas menyatakan tidak setuju dengan adanya istilah NKRI Bersyariah. Karena itu dia menolak adanya hasil ijtimak ulama IV yang mewacanakan mewujudkan NKRI bersyariah yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Hendra mengatakan bahwa Sumbar merupakan daerah yang memiliki banyak pahlawan yang berperan penting terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk dalam perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
“Kita bangga dua dari lima tokoh perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia berasal dari Sumatera Barat, yakni M Hatta dan Mohammad Yamin. M Hatta asli Bukittinggi dan Mohammad Yamin putra Sawahlunto. Karena itu sebagai masyarakat Sumatera Barat tentu kita tidak menginginkan adanya pihak yang akan merobah pancasila,” tegas Hendra.
Menurutnya, sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu harga mati dan sudah final. Soal perdebatan seputar nilai pancasila dan nilai lainnya itu sudah diselesaikan sebelumnya oleh para pendiri bangsa. Bahkan semua nilai yang terkandung di dalamnya sudah disesuaikan dengan kehidupan masyarak yang ada di Indonesia.
Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia itu didirikan sesungguhnya bukan untuk satu golongan tertentu saja. Karena itu nila Bhineka Tunggal Ika telah menyatukan perbedaan satu dalam keberagaman.
Untuk itu, Hendra mengaku tidak setuju dengan adanya sebutan ijtimak Ulama IV terkait dengan NKRI Syariah. Bahkan dia sangat yakin bahwa itu hanya sebatas wacana yang dihembuskan oleh golongan tertentu.
“Tidak mungkinlah wancana itu akan diterima secara luas oleh masyarakat indonesia yang begitu homogen. Apalagi Sumatera Barat yang jelas-jelas dari lima tokoh perumusan pancasila itu dua adalah tokoh asal Sumbar,” ungkapnya.
Hendra juga menilai bahwa rekomendasi sekelompok orang pada Ijtimak Ulama IV soal mewujudkan NKRI syariah sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi. Pancasila sudah disepakati oleh para pendiri bangsa.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elha juga menilai istilah NKRI bersyariah tidak diperlukan di Indonesia, karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia tanpa dirumuskan Ijtima Ulama IV.
Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan semangat pendiri bangsa.
“NKRI bersyariah itu tidak ada,” kata Shofwan Karim, ketika dihubungi, Senin (12/8).
Dikatakan, syariat Islam itu selama ini sudah dijalankan dengan baik di Indonesia, buktinya banyak sudah aturan perundang-undangan, hingga peraturan daerah yang mengatur persoalan syariat itu.
“Namun pada hakikatnya, syariat itu dilaksanakan, bukan dari segi penamaan seperti NKRI bersyariah itu,” katanya.
Dia menegaskan pendiri bangsa hanya merumuskan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila. Sedangkan rancangan Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya telah dihapus.
“Dulu Undang-undang Dasar kita mengandung kata syariah. Sekarang tidak ada. Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah,” tandasnya.
Menurutnya, NKRI saja sudah cukup karena sudah banyak syariat Islam, baik yang universal maupun yang khusus masuk dalam undang-undang. Contoh, lanjutnya, adanya pengadilan agama, undang-undang perkawinan, undang-undang zakat dan masih banyak lainnya.
“Ini baru partikular khusus kalau yang universal banyak sekali,”ucapnya.
Maka, tidak mengandungnya unsur syariah, itu bukan berarti Indonesia antisyariah. Ia menilai istilah NKRI sudah tepat. Tanpa frasa syariah, syariat Islam sudah dijalankan.
“Karena cukup banyak syariat yang universal maupun yang khusus sudah masuk dalam Undang-undang,” tegasnya.
Terkait dengan adanya rekomendasi dari Ijtima Ulama IV tersebut, mengatakan itu sah-sah saja dilakukan, karena negara kita adalah negara demokrasi.
“Namun kalau ada yang melenceng dari falsafah dan dasar negara kita, itu tugas pemerintah untuk menyikapinya,” pungkasnya
Sebelumnya, dikalangan peserta Ijtima Ulama 4 yang berlangsung di Bogor Senin (5/8) lalu muncul keinginan untuk mewujudkan NKRI Syariah dan wacana tersebut banyak mendapat penolakan dari sejumlah pihak.(hsb)
