PADANG, METRO – Setelah melalui proses panjang di Mahkamah Konstitusi (MK), kini kursi ke delapan DPR RI Sumbar 1 terjawab sudah. Caleg berasal dari PAN Asli Chaidir menempatkan posisi kedelapan tersebut, setelah permohonan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang menggugat kursi ke delapan DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat 1 ditolak di Mahkamah Konstitusi.
MK mementahkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihann Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak Pemohon dalam perkara nomor :73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk sejumlah daerah pemilihan di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat 1.
Pertimbangan MK mementahkan gugatan permohonan diajukan oleh PDIP karena pemohon melakukan perbaikan dan memasukkan alat bukti di luar tenggang waktu yang dibenarkan oleh MK. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2019 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penyelesaian Perkara PHPU DPRI, DPRD dan DPD, kesempatan memperbaiki permohonan berakhir pada 31 Mei 2019.
Pada pertimbangannya, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa permohonan PDI Perjuangan tidak jelas atau kabur. Pasalnya, menurut Majelis Hakim MK, Kuasa Hukum PDIP melakukan perbaikan (renvoi) terhadap substansi permohonannya di luar tenggang waktu yang dibolehkan oleh undang-undang. Hal ini sama dengan eksepsi yang disampaikan kuasa hukum pihak terkait.
“Mengadili, menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan didampingi oleh sembilan hakim konstitusi di Jakarta, Selasa (6/8) malam.
Putusan yang selesai dibacakan pada pukul 19.33 WIB, dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih.
Pada persidangan tersebut, KPU diwakili Kuasa Hukumnya. Sementara, dari Bawaslu hadir Komisioner Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti. Sedangkan dari pihak terkait (DPP PAN) hadir kuasa hukum Miko Kamal, Iman Partaonan Hasibuan dan Muhammad Nur Idris.
Dengan ditolaknya gugatan PDIP itu, berdasarkan hasil pleno KPU Sumbar sebelumnya, untuk Dapil I Sumbar yang menyediakan delapan kursi, Gerindra dan PAN tetap mendapatkan dua kursi, lalu Demokrat, PKS, Golkar, dan NasDem mendapatkan satu kursi.
Di dapil 1 Sumbar ini, Gerindra meraup 336.944 suara sehingga meloloskan dua kader, Andre Rosiade dan Suir Syam. Lalu PAN mendulang 261.007 suara dan mengantarkan dua kader, Athari Gauti Ardi dan HM. Asli Chaidir, Kemudian Demokrat meraup 172.224 suara meloloskan Darizal Basir.
Miko Kamal sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PAN dalam Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mengungkapkan rasa syukurnya atas putusan yang dikeluarkan oleh MK pada malam ini.
“Substansi putusan yang dibuat MK sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pada bagian eksepsi. Dengan putusan MK ini berarti Caleg PAN atas nama Asli Chaidir yang kini sedang berada di tanah suci sudah aman sebagai anggota DPR-RI terpilih dari Sumbar 1,” katanya.
Sementara itu kuasa hukum PDI-Perjuangan Alfon Kurnia Palma saat di konfirmasi POSMETRO terkait putusan MK tersebut melalui telfon selularnya, Alvon Kurnia tidak menjawab. (heu)
