AGAM, METRO – 45 kursi legislator DPRD Kabupaten Agam usai 7 Agustus 2019 akan mengalami kekosongan hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal itu disebabkan masih menunggu keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris DPRD Agam, Indra Selasa (06/08) menyatakan terkait dengan rencana pelantikan anggota DPRD Agam terpilih periode 2019-2024 yang sebelumnya dijadwalkan saat berakhirnya masa tugas anggota DPRD Agam periode 2014-2019 pada 7 Agustus 2019.
“Pelantikan anggota DPRD terpilih 2019-2024 tidak jadi dilaksanakan 7 Agustus besok, karena masih menunggu putusan MK yang menjadi salah satu persyaratan bagi KPU Agam untuk dilampirkan ke Gubernur Sumbar untuk diterbitkan SK pelantikan. Jadi belum bisa pelantikan dijalankan,” ujarnya.
Berdasarkan koordinasi pihaknya dengan KPU Agam sebut Indra, hasil keputusan gugatan di MK baru keluar pada 6-9 Agustus 2019. Sementara sesuai PKPU Nomor 5 tahun 2019, KPU daerah harus menetapkan sebanyak jumlah jatah kursi di DPRD Agam.
Sekwan Agam menambahkan, pihaknya juga telah melayangkan surat ke Mendagri, KPU RI, Gubernur sera Kanwil Kumham terkait dengan status anggota dewan, karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 berakhir pada 7 Agustus 2019.
“Sebagai pihak pengguna anggaran tentu kita butuh kepastian dan sumber hukum terkait status keanggotaan anggota dewan. Jadi kita lakukan upaya memasukkan surat ke Mendagri, KPU RI, Gubernur serta Kanwil Kemenkumham terkait status anggota dewan ini,” jelasnya.
Namun syukurnya, pimpinan beserta anggota DPRD Agam periode 2014-2019 telah berkomitmen untuk mengosongkan kursi tanpa menuntut hak setelah 7 Agustus 2019.
“Ketua pun komit kalau setelah tanggal 7 Agustus itu terjadi kekosongan untuk sementara. Alamdulillah anggota dewan komitmen tidak akan menuntut haknya hingga pengambilan sumpah anggota DPRD terpilih dilakukan,” jelas Sekretaris DPRD Agam. (pry)
