KETUA DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo didampingi Wakil Ketua Sastri Andiko Dt. Putiah dan Deni Asra, membuka sidang paripurna istimewa pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang kantor DPRD Limapuluh Kota di Bukik Limau, Sarilamak, Harau, Selasa 6 Agustus 2019. Pelantikan dilakukan langsung Ketua PN Tanjuang Pati Heri Cahyono. Tampak hadir pada acara pelantikan anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2019-2024, Bupati Limapuluh Kota, Ir.H.Irfendi Arbi, MP, Mantan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, Mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota Sukarni, Ismardi, Aswandi Janas dan Darman Sahladi, Ketua PN Tanjuang Pati Heri Cahyono, Dandim 0306/50 kota, Letkol Kav. Sholikhin, Kapolres Payakumbuh, Kapolres Limapuluh Kota, Ketua KPU Limapuluh kota, Masnijon, Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra, Walinagari se Limapuluh Kota, Kepala Dinas se-Limapuluh Kota, Tokoh masyarakat, Partai Politik.
Dalam pidatonya Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini anggota DPRD masa jabatan 2014 – 2019 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.
Dia juga menyebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (good government) maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat.
Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi, disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi, yaitu dengan memegang teguh nilai moral dan etika sebagai bangsa indonesia, serta membenteng diri dengan iman dan takwa kepada Allah SWT.
Dia juga menyebut, sejak masa jabatan dari tahun 2014, kami telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif, yaitu rapat-rapat baik internal DPRD maupun dengan SKPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja serta kegiatan reres untuk menampung aspirasi masyarakat.
Dari hasil kegiatan DPRD masa jabatan 2014 – 2019, dalam menjalankan tugas dan kewenangan telah menghasilkan produk-produk keputusan DPRD. Demikian pula telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi, dengan menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari warga masyarakat.
Ketua DPRD Limapuluh Kota sementara Denis Asra, menyampaikan dalam pidatonya usai dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan
sementara DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua, maka kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD.
Dia juga menyampaikan sesuai kewenangannya pimpinan sementara hanya bisa melakukan rapat-rapat dewan, membentuk fraksi, tatip dan membentuk pimpinan defenitif. Namun untuk membuat alat kelengkapan dewan pimpinan sementara tidak berwenang, seperti Komisi, Badan Kehormatan dan Bapemperda.
Dia juga menyampaikan akan menyurati pimpinan partai politik pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak untuk segera menetapkan pimpinan defenitif, mengingat tugas DPRD Limapuluh Kota cukup berat terutama untuk menyelesiakan pembahasan RAPBD 2020 dan RAPBD Perubahan 2019. Dia berharap pimpinan defenitif DPRD Limapuluh Kota periode 2019-2024 bisa dilantik menjelang bulan Agustus ini berakhir.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno diwakili Bupati Limapuluh Kota Ir.H.,Irfendi Arbi, MP menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan anggota DPRD Limapuluh Kota priode 2019-2024. Dia berharap semoga amanah yang dititipkan masyarakat kepada anggota Dewan yang baru saja dilantik dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Dia menyampaikan pada dasarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan kesejahteraan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis. Oleh karena itu. Desentralisasi tidak semata untuk membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan, tetapi lebih penting adalah untuk membangkitkan partisipasi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas dan pemerintahan lokal.
Melalui otonomi daerah, diharapkan akan memperkuat interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dengan lebih intensif dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi, sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.
Olehkarena itu tegas Bupati, peran DPRD sebagai lembaga legislatif didaerah dengan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat didaerah, memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
Lebih lanjut disampaikan Bupati, perlu disadari bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, DPRD dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan itu, dapat berupa belum berjalannya mekanisme cek and balance antara kepala daerah dan DPRD dengan optimal, peraturan yang mengatur sistim kelembagaan yang masih sering berubah-rubah, dan perbedaan latar belakang masing-masing anggota DPRD yang kemudian menciptakan bias persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sedangkan tantangan eksternal, terutama akan berasal dari makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kewajiban dan tanggungjawab DPRD dalam menjamin bagaimana aspirasi masyarakat pada tataran grass rot dapat tersalurkan, sehingga menjadi kebijakan daerah yang membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakat. Diakhir pidatonya Bupati pilihan rakyat ini menyampaikan, kiranya kebersamaan yang telah ditunjukkan selama ini mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan seluruh anggota DPRD Limapuluh Kota masa jabatan 2019-2024 untuk mengisi otonomi daerah di Sumatera Barat. (***)
