ADINEGORO, METRO – Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke Kalimantan. Dalam suratnya, Andre bertanya-tanya soal sumber dana pemindahan Ibu Kota.
“Terkait rencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru,” kata anggota DPR RI terpilih ini, kemarin.
Menurut Andre, dana APBN tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Menurutnya, ada beberapa faktor terkait hal ini.
“Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan. Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi.
Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7%,” sebut Andre.
Soal dana pembangunan ibu kota baru, Andre menyebut Jokowi kemungkinan menugaskan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Proyek pemindahan ibu kota menurutnya bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Dia memandang ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.
Andre juga menyebut Jokowi bisa menjalankan tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun menurutnya itu tidak masuk akal. “Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?” kata Andre juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre mengklaim kondisi ekonomi negara sedang melemah dan masih banyak pengangguran. Daya beli masyarakat juga disebutnya turun dan ancaman PHK di depan mata.
“Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke Cina sangat mungkin dilakukan,” sebut Andre.
Andre menyebut jerat utang bisa merugikan ekonomi Indonesia. Dia mengaku tidak tega jika pada akhirnya Indonesia harus berutang karena pemindahan ibu kota itu.
“Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk Bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan. Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari Cina. Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat,” sebut dia. (*/r)
