ADINEGORO, METRO – Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, ia telah menyiapkan langkah bantuan untuk drg Romi Syofpa Ismael. Sebelumnya, dokter gigi Romi dicoret dalam tahap pemberkasan CPNS 2018. Padahal, ia merupakan peserta seleksi dengan nilai tertinggi.
“Sebagi calon wakil rakyat terpilih, kami sudah menyiapkan dua langkah untuk menuntaskan masalah ini. Kami akan berkoordinasikan sama DPD Partai Gerindra Sumatera Barat,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (31/7).
Kemudian ia menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan. Ia akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solsel untuk memanggil Bupati Muzni Zakaria. Hal itu ditujukan untuk mempertanyakan alasan pencoretan drg Romi. “Kenapa drg Romi dicoret, soalnya dia kan sudah bekerja dan mengabdi sejak 2015,” ujar Andre.
Ia menyatakan, dengan adanya rekam jejak, drg Romi pernah mengabdi selama empat tahun. Maka hal itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan mampu bekerja dengan baik.
Kemudian, langkah selanjutnya yang akan diambil Andre adalah koordinasi dengan Wagub Sumbar, Nasrul Abit. Meskipun dikabarkan, Wagub telah melayangkan surat kepada Pemkab Solsel. Andre akan memastikan kembali bahwa langkah tersebut telah dijalankan secara serius.
“Saya akan minta wagub yang juga Ketua DPD Gerindra untuk memediasi kasus ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat I terpilih tersebut.
Pada akhirnya, Andre berharap, Bupati Solok Selatan dapat mereview kembali keputusan pencoretan drg Romi.
“Seharusnya Pak Muzni Zakaria dapat memberikan jejak yang baik (legacy) dalam masa jabatannya,” ucapnya.
Andre juga meminta Bupati Solsel untuk menginvestigasi apakah ada oknum-oknum yang memainkan peran untuk menggugurkan kelulusan dokter gigi tersebut.
Apakah ada oknum pejabat yang terlibat, atau malah ada hubungan dengan orang-orang yang mengurus pemberkasan ini.
“Selain itu, kasus ini mengindikasikan Pemkab Solel tidak ramah atau tidak peduli dengan kaum disabilitas. Hal ini tentu mencederai persamaan hak-hak di mata hukum. Yang jelas, kami akan serius mengawal masalah ini sampai tuntas. drg Romi harus dikembalikan haknya untuk menjadi CPNS,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (r)
