PURUS, METRO – Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan berlanjut dengan Keua Umum PDI P Megawati Soekarno Putri memancing tanda tanya bagi para pendukungnya – termasuk di Sumbar. Anggota DPR RI terpilih Andre Rosiade mendapat tugas lagi untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Akhir pekan lalu, Andre roadshow Sumbar untuk hal ini.
Salah satunya saat Andre dan istri sengaja sarapan pagi di kedai katupek pitalah di Purus, Padang Barat, Minggu (28/7). Puluhan amak-amak yang tergabung dalam berbagai organisasi begitu antusias bertanya kepada Wasekjen DPP Partai Gerindra itu. Mereka mengaku kecewa karena Prabowo terlihat “menyeberang” ke kubu lawan.
“Kami tiap hari ditanyai warga soal pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Ibu Mega. Apa yang sebenarnya terjadi, ternyata belum begitu terang. Karena ada Pak Andre Rosiade di Padang, jadi kami langsung menanyakan bersama-sama,” kata Nurhaida, mantan caleg DPRD Sumbar yang juga aktif di Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP) Sumbar.
Andre Rosiade dengan lugas menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut bukan karena ada peluang bagi-bagi kekuasaan atau mendapatkan jatah kursi menteri. Melainkan untuk membantu proses hukum lebih dari 400 orang pendukung Prabowo-Sandi yang sedang bermasalah di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
“Kami sengaja mengumpulkan warga Sumbar di banyak titik selama dua hari terakhir, baik di Padang, Bukittinggi, Tanahdatar dan lainnya untuk menjelaskan hal ini. Yakinlah, Pak Prabowo tidak akan menghianati pendukugnya. Beliau akan selalu timbul dan tenggelam bersama pendukungnya. Jadi, pertemuan itu adalah untuk kepentingan yang orang banyak,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menegaskan, banyak ulama, aktivis sampa emak-emak yang sekarang sedang berada di dalam penjara. Bahkan ada yang sudah masuk persidangan dan akan divonis. Kalau hal itu tidak dibahas, tentu mereka akan kesulitan dan merugikan keluarga besar mereka. Untuk itulah Prabowo datang menyelesaikan masalah ini.
“Kami di Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang tersangkut itu. Semua boleh cek, hanya Gerindra yang berani memberikan jaminan di Kepolisian. Ada yang penangguhan penahanan, pendampingan dan lainnya,” kata Andre yang disebut-sebut akan menjadi salah satu ketua komisi di DPR RI ini.
Andre menyebutkan, saat ini, hastag atau tagar (#) tidak akan lagi mampu menyelamatkan orang dari jeratan hukum. Biarpun dituliskan tagar oposisi jutaan kali, yang namanya orang dalam proses hukum tidak akan berhenti.
“Kalau kami hanya berkoar-koar oposisi saja tentu gampang. Tapi, apakah saudara-saudara kita, ulama dan aktivis itu akan bebas? Mari kita pikirkan bersama,” katanya.
Soal masuk dalam pemerintahan atau tidak, Andre mengaku belum bisa memberikan penjelasan. Karena ada mekanisme di Partai Gerindra untuk menyelesaikan itu. “Mungkin September akan ada rapat atau musyawarah untuk memutuskan hal ini,” sebut alumni SMAN 2 Padang ini. (r)





