JAKARTA, METRO – Pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) akan dilakukan oleh badan tersendiri. Selain perlunya badan tersendiri, juga perlu disusun rencana aksi diikuti program, kegiatan dan anggaran pusat dan daerah untuk diusulkan dalam RPJMN 2020-2024. Badan tersebut nantinya berada langsung di bawah Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK). Pembentukan badan tersebut disepakati dari pertemuan Gubernur Irwan Prayitno dengan Kemenko PMK Senin (29/7) di Ruang Rapat lantai 7 Kemenko PMK.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Sekdaprov Sumbar, Alwis, Walikota Sawahlunto, Walikota Padang, Wakil Walikota Padang Panjang, Walikota Solok, dan Bupati Solok, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Kepala Bagian Perekonomian mewakili Bupati Tanah Datar serta Kementerian/Lembagaterkait, PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api Indonesia.
“Karena sifatnya koordinasi antara sejumlah lembaga, maka pengelolaan WTBOS itu dibawah Kemenko PMK. Nanti akan dibentuk badan tersendiri yang akan bekerja melibatkan pemerintah daerah,”ungkap Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal yang ikut menghadiri rapat tersebut.
Diungkapkannya, selain menyepakati terbentuk badan tersendiri. Dalam pertemuan itu juga diputusakan sejumlah kesepakatan. Diantaranya seluruh Kementerian/Lembaga terkait PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api Indonesia pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terkait di Sumbar diminta mendukung WTBOS paska penetapan sebagai Warisan Budaya Dunia.
Kemudian, perlunya peraturan dalam bentuk Perpres atau Kepres tentang Koordinasi Pengelolaan Warisan Alam Dunia, Warisan Budaya Dunia dan Warisan Budaya Takbenda Dunia. Perlu segera dibentuk Badan Pengelola Warisan Alam Dunia, Warisan Budaya Dunia dan Warisan Budaya Takbenda Dunia yang memuat kewenangan dan tugasnya.
“Jadi diusulkan nama badannya, Badan Pengelola Warisan Alam Dunia, Warisan Budaya Dunia dan Warisan Budaya Takbenda Dunia dengan susunan Ketua Tim Pengarah Menko PMK dan Anggota Menteri/Kepala Lembaga terkait, Pemerintah Daerah terkait dan unsur masyarakat. Tim Pelaksana diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kemenko PMK dan Wakil Ketua I adalah Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, dan Wakil Ketua II adalah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK,”ungkapnya.
Selain itu, bidang – bidang dalam badan pengelola terdiri dari Bidang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan yang diketuai oleh masing-masing eselon II Kementerian/Lembaga terkait dapat melibatkan unsur dari perguruan tinggi dan masyarakat.
Selain itu, perlu disusun rencana aksi diikuti program, kegiatan dan anggaran pusat dan daerah untuk diusulkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlunya komitmen dan time line dalam pemenuhan keputusan Komite warisan dunia beserta rekomendasi dari Advisory Bodies (IUCN, ICOMOS dan ICCROM).
Mengusulkan lokasi warisan dunia ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional(KSPN) yang secara teknis diusulkan oleh Kementerian Pariwisata. Diikuti dengan perpres tentang penetapan KSN terkait warisan dunia yang secara teknis diusulkan oleh kementerian teknis terkait.
Perlunya menyampaikan pelaporan keterawatan warisan dunia dan khusus untuk warisan tambang batubara Ombilin Sawahlunto ke UNESCO paling lambat 1 Desember Tahun 2021. “Kesepakatan itu juga menyarankan perlunya dibentuk tim teknis untuk mengkaji dan menyiapkan dokumen penyiapan tindaklanjut pengelolaan warisan dunia yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait untuk disampaikan pada rapat pleno paling lambat akhir Agustus 2019 yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK,”pungkasnya.
Sebelumnya, WTBOS yang terletak di Kota Sawahlunto, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penetapan tersebut diumumkan pada Sidang World Heritage Committee (WHC) atau Komite Warisan Dunia ke-43 di Kota Baku, Azerbaijan, Sabtu 6 Juli 2019. (fan)
