Percepat Pembangunan Masjid Terapung, Pemko Bidik Pihak Ketiga

PARIAMAN, METRO – Wali Kota Pariaman H Genius Umar menyatakan pemko saat ini lagi mengupayakan mencari dana dari pihak swasta untuk mempercepat pembangunan masjid terapung dalam Kota Pariaman. Pihak swasta tersebut bisa yang ada dalam dan luar Kota Pariaman.
“Sehingga rumah ibadah ibadah tersebut secepatnya selesai dan dapat segera digunakan untuk keperluan ibadah dan wisata religi. Kita akan upayakan mencarikan dana yang tidak terikat dengan aturan yang ada,” kata Wali Kota Pariaman Genius Umar, kemarin.
Katanya, meski pembangunan masjid terapung yang dimulai semenjak tahun lalu itu setiap tahunnya dananya dianggarkan melalui APBD, namun untuk mempercepat penyelesaian dibutuhkan bantuan dari banyak pihak.
Dengan cepat selesainya pembangunan masjid tersebut maka sarana ibadah yang juga difungsikan sebagai wisata religi itu dapat cepat dirasakan.
“Namun kami saat ini fokus dulu untuk revitalisasi Pasar Pariaman, jika permasalahan pasar selesai maka kami cari dana untuk masjid terapung,” katanya.
Saat ini lanjutnya, revitalisasi Pasar Pariaman telah masuk masa lelang konstruksi dan dijadwalkan peletakan batu pertama akan dilakukan pada Agustus 2019. Pihaknya menyampaikan setidaknya hingga tahun ini dana yang dikucurkan dari APBD untuk pembangunan masjid terapung mencapai Rp36 miliar dengan rincian Rp21 miliar 2018 dan Rp15 miliar 2019.
Rencananya pemasangan 300 tiang pancang masjid terapung selesai 2020 yang mana hingga Maret tahun ini tiang pancang masjid itu telah terpasang 148 tiang. Sebelumnya Pemko pariaman memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid terapung mencapai Rp135 miliar.
“Karena anggarannya cukup besar maka pembangunannya dilakukan secara bertahap yakni mencapai empat hingga lima tahun kedepan,” kata Walikota Pariaman periode 2013-2018 Mukhlis Rahman usai peletakkan batu pertama masjid terapung di Pariaman, Senin (2/7).
Usai pemancangan tiang pembangunan masjid terapung di Desa Pauah, ia menjelaskan pihaknya akan berupaya mencarikan donatur atau pihak ketiga.
“Saya pikir pemerintah pusat tidak akan mau membantu biaya pembangunan mesjid terapung karena milik daerah, namun diupayakan mencari pihak ketiga. Karena itu kita berharap kepada DPRD setempat bersedia menyetujui anggaran sekitar Rp30 miliar setiap tahunnya,” tandasnya. (efa)