ADINEGORO, METRO – Partai Gerindra enggan berspekulasi soal formasi pimpinan MPR periode 2019-2024. Namun Gerindra menegaskan penentuan formasi pimpinan MPR harus berdasarkan musyawarah.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, menekankan bahwa Gerindra tidak mensyaratkan kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi). Andre menyebut, sebagai peraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2019, Gerindra pantas berharap kursi pimpinan MPR.
“Gerindra tidak mensyaratkan apa-apa untuk rekonsiliasi atau silaturahmi politik dengan Pak Jokowi. Kita ingin Indonesia selalu damai. Apalagi kita tahu bahwa untuk menjadi Ketua MPR ada sistem paket ya,” jelas Andre yang merupakan anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 terpilih ini.
Andre menyebut, sudah selayaknya Gerindra mendapatkan posisi wakil pimpina MPR RI atau DPR RI. “Tapi tentu kita berharap, kalau ada kesempatan, kenapa kita sebagai partai peraih suara terbanyak kedua, ya mungkin saja, kita tentu bisa berharap dapat salah satu pimpinan MPR,” imbuhnya.
Namun, kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini, Gerindra dan Prabowo Subianto tidak akan memanfaatkan pertemuan dengan Jokowi untuk hal itu. “Pertemuan-pertemuan itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi Pak Prabowo atau Partai Gerindra,” katanya.
Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menanbahkan, Gerindra menghormati sikap pemerintahan daat ini.
“Tapi kami tak mau berspekulasi secara prematur. Pelantikan DPR/MPR masih 69 hari lagi. Dalam politik banyak hal bisa terjadi,” katanya.
Untuk kursi Ketua MPR, Habiburokhman menyebut ada tiga partai yang menginginkannya. Dia menegaskan kursi Ketua MPR harus dipilih berdasarkan musyawarah. “Saat ini saya dengar setidaknya ada 3 partai yang sudah mengelus-elus calon Ketua MPR, yaitu PPP, PKB, dan PDIP. Padahal yang akan dipilih cuma satu. Mau nggak mau, kita harus musyawarah,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, politikus senior PDIP Pramono Anung memastikan koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 akan berada dalam satu paket pimpinan MPR periode 2019-2024. Artinya, semua kursi pimpinan MPR akan diajukan dari parpol pendukung Jokowi.
“Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).
Jika mengacu pada periode 2014-2019 setelah revisi UU MD3, kursi pimpinan MPR dapat diisi parpol-parpol yang lolos ke DPR (4 kursi) dan 1 kursi dari unsur DPD. Adapun parpol koalisi Jokowi yang lolos ke DPR adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP (5 parpol). Apakah dengan demikian 1 parpol pendukung Jokowi tidak dimasukkan ke paket pimpinan MPR?
“Nanti kan bisa. Seperti sekarang kan Wakil Ketua MPR-nya komposisinya bisa ditambah,” ucap Pramono. (*/r)
