SAWAHAN, METRO – Gedung DPRD Kota Padang benar-benar terlihat sepi. Menjelang akhir masa jabatan pada awal Agustus, sejumlah wakil rakyat kompak melakukan kunjungan kerja (kunker). Mereka beramai-ramai keluar kota. Tujuan mereka, kota metropolitan, Jakarta.
Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Padang, Desmon Dannus saat ditemui POSMETRO, Rabu (24/7) membenarkan adanya kunjungan kerja ke Jakarta. Komisi berangkat ke sana dengan sharing terkait mekanisme pembahasan anggaran.
“Iya kunker ke Jakarta, Senin depan balik. Pembahasannya dengan banggar (badan anggaran),” kata Desmon Dannus didampingi Kabag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang, Ermanto.
Pantauan POSMETRO dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB dari luar gedung bundar persisnya lapangan parkir yang biasanya digunakan para wakil rakyat terlihat hanya ada 4 kendaraan roda empat yang diparkirkan.
Biasanya, parkiran di depan gedung ini yang dapat menampung banyak kendaraan cenderung penuh hingga sulit untuk mendapat ruang parkir. Saking penuhnya, parkiran kendaraan roda empat bahkan sampai mengular ke jalanan.
Di dalam gedung, tidak terlihat sibuk aktivitas. Sejumlah ruangan komisi pun tak ada penghuninya, seperti di ruang komisi III. Kemudian melihat ke ruangan sidang utama yang terletak di lantai satu. Di ruangan ini juga tidak ada satupun staf maupun anggota dewan, hanya dihiasi deretan bangku kosong dengan suasana hening.
Setelah itu, saat menyusuri ruangan komisi II, juga tidak ada bedanya dengan di keadaan di komisi III. Di ruang ini ternyata nihil anggota DPRD Kota Padang. Pintu ruangan tersebut tertutup rapat. Dari semua komisi yang ada di gedung ini, rata-rata kosong melompong, hanya ada beberapa pegawai saja yang duduk di ruangan tersebut.
Sepinya anggota DPRD Kota Padang ini tidak hanya terjadi sekali itu saja. Kondisi ini sudah terjadi berkali-kali dengan alasan jadwal kunjungan keluar daerah.
Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Edi Indrizal menilai, tindakan anggota dewan memacu agenda kunjungan memperlihatkan wakil rakyat tidak sensitif dengan keadaan rakyatnya, bahkan terindikasi kejar setoran dengan berlindung di balik agenda kunker.
“Dari tahun ke tahun, berganti pun pejabatnya, pola wakil rakyat tidak juga berubah,” kata Edi Indrizal.
Edi Indrizal menilai perpolitikan di Kota Padang, khususnya untuk duduk sebagai wakil rakyat, harus diubah dari pangkal, yakni pembersihan di partai politik dengan melakukan perekrutan elit secara partisipatif dan mengakomodir kearifan sosial.
“Sedangkan yang terjadi saat ini hanya menonjolkan aksesibilitas, sementara integritas dan kompetensi kurang memadai,” tukas Edi Indrizal.
Hal sedikit berbeda diutarakan Pengamat Kebijakan Publik dari Unand Padang, Yuslim. Ia menilai, kunker alias kunjugan kerja yang dilakukan anggota DPRD bernilai baik jika memang kegiatan itu dapat menghasilkan model yang baik, yang kemudian dapat diterapkan di daerah.
“Misalnya, ada produk perda yang dihasilkan. Karena memang kunjungan akan melihat model luar yang kemudian bisa kita pakai, atau mengeluarkan kebijakan yang dilayangkan di daerah,” ungkap Yuslim.
Yang menjadi persoalan saat ini, kata Yuslim, kunjungan tersebut kebanyakan tidak menghasilkan apa-apa, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh di kemudian hari. Selama kinerja dengan kunker seimbang tidak masalah.
“Kadang-kadang ini persoalan dihadapi oleh politisi kita. Satu sisi diperlukan menambah wawasan dan mengambil perbandingan. Mestinya ada dampak untuk daerah. Kalau sekedar menghabiskan anggaran, tentu tidak sesuai dengan amanat rakyat,” tukasnya. (mil)
