PADANG, METRO–Meski secara umum Pilkada serentak di Sumbar berjalan dengan lancar, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih saja menemukan sejumlah persoalan. Mulai dari dari persoalan kekurangan surat suara, hingga persoalan minimnya angka partisipasi pemilih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Amnasmen mengatakan, hingga siang Rabu (9/12), pihaknya telah menerima laporan terkait kurangnya surat suara pemilihan gubernur pada dua daerah. Daerah itu diantaranya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman. ”Laporan yang kita terima, pada salah satu TPS di Pasaman ada kekurangan sampai 93 surat suara. Namun, hal itu dapat diatasi dengan menggunakan surat suara cadangan,” ujar Ketua KPU Sumbar Amnasmen saat dihubungi, Rabu (9/12).
Menurutnya, untuk Kota Padang juga ditemui persoalan yang sama. Mengantisipasi hal tersebut, katanya, selain menggunakan surat suara cadangan, KPU juga berinisiatif memindahkan pemilih ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) lain. ”Kondisi TPS di Sumbar memang tidak sama. Ada yang pemilihnya padat melebihi 400 orang, ada yang kurang dari 300 orang. Pemilih di TPS padat yang belum dapat memilih karena surat suara kurang, dikondisikan pindah memilih ke TPS yang pemilihnya lebih sedikit,” sebutnya.
Menurutnya, selain persoalan tersebut, secara umum pelaksanaan Pilgub Sumbar berjalan lancar. Untuk persoalan-persoalan itu, dapat diatasi dengan baik.
Sementar itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengatakan, hingga pukul siang, tidak ada persoalan menonjol terkait Pilgub yang terjadi di Sumbar. ”Ini berkat koordinasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), penyelenggara Pemilu dan tim pemantau. Artinya, pelaksanaan Pilgub di Sumbar aman terkendali,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah partisipasi pemilih yang belum maksimal dari pantauan beberapa TPS. Pemantauan tersebut dilakukan langsung olehnya. Mulai dari TPS 08 Lapas Muaro Padang, TPS 08 Piyai Tengah, dan TPS 07 Jati Baru. Pemantauan itu dilakukan bersama, Forkompimda, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, dan Ketua DPD RI Irman Gusman. “Dari tiga TPS yang dipantau, hingga pukul 11.30 WIB, partisipasi belum sampai 50 persen. Kita berharaplah, jelang TPS ditutup semakin banyak pemilih yang datang,” katanya.
Partisipasi Rendah
Ketua DPD RI Irman Gusman menyorot minimnya partisipasi masyarakat Sumbar pada Pilgub saat melakukan peninjauan ke daerah itu, Rabu (9/12). “Hingga siang ini, partisipasi pemilih dari tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikunjungi, partisipasi pemilih belum sampai 40 persen. Semua pihak harus mendorong agar masyarakat memberikan hak pilihnya sebelum TPS tutup,” sebutnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi Pemprov Sumbar yang berkoordinasi dengan Pemko Padang yang mengimbau masyarakat secara langsung menggunakan pengeras suara di masjid. “Ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa ditiru oleh daerah lain,” jelasnya.
Ia menilai, masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya tidak saja merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan negara. Anggaran langsung dan tidak langsung pelaksanaan Pemilu ini mencapai triliun rupiah. Betapa ruginya, masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu ini.
“Ada persoalan kekurangan surat suara yang ditemui, tetapi itu hanya persoalan minor yang menurut laporan juga tidak mengganggu jalannya Pilgub,” katanya.
Senada, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto ditemui di ruang pertemuan gubernur mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilgub Sumbar berjalan lancar dengan situasi yang kondusif. “Sampai saat ini tidak ada persoalan,” tegasnya.
Dijelaskannya, yang menjadi faktor rendahnya partisipasi tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, sosialisasi yang tidak maksimal dan calon kepala daerah yang kurang mendapatkan dukungan masyarakat.
“Faktor pertama tentu berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa dievaluasi untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk faktor calon, tentu menjadi tanggung jawab calon bersangkutan,” ujar Ketua DPD RI Irman Gusman.
Menurutnya, secara logika, jika calon kepala daerah benar-benar mendapatkan dukungan masyarakat, jumlah pemilih yang memilihnya tentu akan banyak dan secara otomatis, partisipasi pemilih juga tinggi. Katanya, pendapat itu tidak khusus untuk Sumbar, tetapi untuk semua daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015. (da)
