Ketua Pansus Pilkada DPRD Sumbar Marlis memaparkan hasil kinerja saat berkunjung ke Grahapena Padang, Jumat (27/11) sore.
PADANG, METRO–Meski banyak pihak yang menilai Panitia Khusus (Pansus) Pilkada dibentuk sebagai pencari ilik-ilik untuk menggagalkan Pilkada, namun Pansus tetap bekerja dengan profesional. Setidaknya, Pansus Pilkada telah menghasilkan lima rekomendasi.
”Saya juga merasakan banyak pihak yang menyangka bahwa Pansus ini untuk menggagalkan Pilkada. Untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Padahal tidak. Kita bekerja semata untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang berkualitas, akuntabel, transparan serta taat asas,” ujar Ketua Pansus Pilkada, Marlis.
Hal itu terungkap saat Marlis bersilaturrahmi ke redaksi POSMETRO di Gedung Graha Pena, Lubuk Buaya Padang, Jumat (27/11). Hadir juga anggota Pansus Amora Lubis, Komi Chaniago, dan Kasubag Humas DPRD Sumbar Arslan. Rombongan disambut oleh jajaran redaksi Posmetro Padang dan Padang Ekspres.
Marlis juga menjelaskan, tidak hanya itu tujuan dibentuknya Pansus ini. Menurutnya, Pansus ini juga akan mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Sumbar. Kemudian, ini juga akan mampu sebagai perbaikan sistem Pilkada untuk masa yang akan datang.
”Dari laporan-laporan yang telah sampai kepada kita di DPRD, kita telah membahasnya dengan sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi. Kita telah menghasilkan beberapa rekomendasi awal. Hal ini sekiranya dapat menjadi evaluasi untuk yang akan datang,” sebutnya.
Disebutkannya, salah satu rekomendasi tersebut ditujukan kepada penyelenggara Pilkada baik itu KPU maupun Bawaslu. Pansus merekomendasikan agar merumuskan aturan hukum yang mengatur tentang perbaikan administrasi terhadap kesalahan rekening khusus dana kampanye kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar sebelum 9 Desember. Sehingga, pelanggaran administrasi ini tidak menjadikan cacat hukum terhadap kedua pasangan calon dikemudian hari.
Dimana sebelumnya, rekening khusus dana kampanye kedua pasangan calon gubernur Sumbar, tidak sesuai dengan Undang-undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Berlandaskan hal tersebut, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara itu sendiri.
Sedangkan hasilnya, memang menjadi kesalahan administrasi.
Kemudian, untuk rekomendasi kedua, terkait dengan adanya kejanggalan pada ijazah calon wakil gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendalaman ke lapangan untuk memastikan dugaan ini, agar tidak adanya fitnah di tengah masyarakat.
Rekomensi ketiga, terkait dengan adanya petahana yang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Akan tetapi, terkait dengan pengertian petahana, terjadi dua penafsiran. ”Maka, diperlukan penafsiran secara tegas dari lembaga yang berkompeten (Mahkamah Komstitusi-red) tentang pengertian dan substansi petahana,” sebut Marlis.
Kemudian, rekomendasi keempat, terkait dengan minimnya sosialisasi pada Pilkada tahun 2015 ini. Menurutnya, berdasarkan pengamatan secara faktual di tengah masyarakat di berbagai daerah di Sumbar, sosialisasi Pilkada dirasakan sangat minim. ”Ibarat baralek tanpa orgen,” tuturnya.
Sehingga katanya, dikhawatirkan tingkat angka partisipasi pemilih pada 9 Desember mendatang relatif rendah. Untuk itu, kepada semua pihak yang berkepentingan, diminta turut membantu sosialisasi tentang Pilkada Sumbar, sehingga partisipasi pemilih akan meningkat.
Kelima, dia juga merekomendasikan agar penyelenggara Pilkada baik itu KPU maupun Bawaslu melakukan koordinasi secara intens dan proaktif dengan DPRD Sumbar. Hal itu mengingat amat penting dan strategsnya Pilkada Sumbar yang mengacu kepada UU tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. (da)
