SAWAHAN, METRO – Sejumlah orang tua siswa dari berbagai sekolah di Kota Padang mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Kamis (4/7). Kedatangan orang tua siswa ini untuk mengadukan nasib anak-anaknya yang tidak lolos dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Padahal, banyak di antara anak-anak mereka mendapat nilai tinggi.
Menurut orang tua siswa ini, sistem zonasi telah menghambat anak-anak dengan nilai tinggi bersekolah di tempat yang diinginkan. Orang tua siswa ini datang ka kantor Ombudsman dengan membawa nilai anak-anak mereka.
“Nilainya delapan ke atas. Kok anak saya enggak diterima dalam zonanya sendiri. Ini aneh, bagaimana nasib anak kami,” kata seorang orang tua, kepada Ombudsman.
Para orang tua siswa ini mengaku juga telah mempertanyakan dan mengadukan persoalan ini ke Dinas Pendidikan. Namun, dinas terkait justru mempermasalahkan para orang tua yang tidak mengurus pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“PKH ini tidak ada target nilai anak-anak yang diterima. Jadi yang kami pertanyaan jauh dari nilai dari anak kami kenapa bisa diterima. Masak anak-anak kami disuruh melamar swasta karena tidak ada PKH. Sementara, nilainya cukup di sekolah yang diinginkan ini yang disayangkan,” kata orang tua siswa lainnya, Yohandri.
Anak Yohandri merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 33. Dia memasukkan anaknya ke SMP 1. Namun tidak lulus, padahal nilai anaknya cukup tinggi. Jika, seandainya 11 zona di SMP 1, tentu anak-anaknya terlantar dan bagaimana nasib anaknya. Padahal nilainya bagus 8,22. Sedangkan siswa yang nilainya di bawah nilai anaknya diterima.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Bidang Laporan dan Verifikasi Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman mengatakan, ada 15 orang tua siswa yang mengadu terkait persoalan PPDB ini. Ombudsman telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya ke Dinas Pendidikan.
“Kami sedang mendata laporan. Misalnya menurut mereka di dalam zonasi, tapi ada regulasi di pemerintahan provinsi yang berbeda dengan Kemendikbud. Itu yang membuat mereka kecewa dan komplain,” kata Yunesa.
Setelah itu, pihak Ombudsman akan kembali melakukan pertemuan dengan para orang tua tersebut. Sampai tuntas dan akan bawa kajian ini ke pusat karena ini program nasional. Pihaknya akan minta rujukan atau ada rekomendasi atau saran terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sumbar. (mil)
