JATI, METRO – Puluhan pedagang Pasar Tarandam yang berjualan di sepanjang rel kereta api milik PT KAI, menuntut ganti rugi kepada Koperasi Karyawan Kereta Api Padang, di kantor PT KAI Drive II, Kamis (4/7). Pedagang di kawasan Pasar Tarandam ini mendapat peringatan pertama, perihal “Pemberitahuan Sterilisasi Bangunan Pada Jalur Kereta Api” tanggal 21 Juni 2019.
Dalam surat tersebut, menyatakan penyewa objek KAI wajib mengosongkan objek sewa selambat-lambatnya dua bulan sejak perjanjian ini berakhir dalam keaadaan bebas dari tuntutan pihak manapun, dalam kondisi terpilihara dan seperti semula dan melakukan pengosongan/ pembongkaran sarana milik penyewa yang melekat pada objek sewa.
Kedua, berdasarkan hasil inventarisasi anggota tim data PT KAI Divre II Sumbar terhadap lahan milik negara yang berada di sepanjang jalur Kereta Api antara Padang-Pulau Aie, bahwa bangunan lahan tersebut akan dimanfaatkan kembali sesuai dengan program pemerintah dan ketiga agar mengosongkan dan membongkar secepatnya.
Juru bicara pedagang Pasar Tarandam Syafrizal Koto menyebutkan, pedagang dahulu telah membeli dengan kontrak selama 20 tahun kepada Koperasi Karyawan Kereta Api Padang.
“Sejak tahun 2006. Kami telah membeli dengan nilai kontrak sewa selama 20 tahun ke depan kepada pihak Koperasi Karyawan KAI. Namun, saat ini nyatanya kami diberikan surat teguran pertama pembongkaran untuk membongkar bangunan tempat kami mencari makan,” ujarnya.
Dijelaskan, saat tahun 2006 pembelian atau kontrak sewa selama 20 tahun tersebut pihak pedagang dilengkapi bukti akte notaris dan surat perjanjian kontrak. “Pada saat itu, kami ditawari oleh pihak marketing Koperasi KAI untuk menempati kios-kios yang dibangun Koperasi KAI untuk kami berjualan. Nyatanya, sekarang ingin dibongkar dengan dalih Sterilisasi Bangunan Jalur Kereta Api Padang-Pulo Aie,” jelasnya
Ditambahkan, apabila tetap dilakukan pembongkaran, seharusnya harus sesuai dengan harga yang wajar. “Kami patokan dulu membeli kios dengan nilai emas pada saat itu. Jadi PT KAI harus mengganti sesuai berapa harga emas sekarang karena para pedagang yang membeli kios itu dengan cara menjual emasnya. Jadi harus sesuai karena pihak Koperasi telah menyalahi kontraknya dimana pada surat dan akte notaris tertulis selaka 20 tahun terhitung sejak 2006,” paparnya.
Hal serupa juga dikatakan, Leno (62), pedagang barang P&D. Ia mengaku, pihak Koperasi KAI harus bertanggung jawab karena terdapat 38 kios yang menggantungkan hidupnya. “Kami bersedia pindah tapi harus ada solusi yang sesuai dan dapat kami terima. Tentunya ganti rugi harus sesuai. Harusnya dahulu kalau mau dibangun kenapa ditawarkan kepada kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Humas PT KAI Drive II Sumbar Mardika mengatakan, masalah ganti rugi dan sterilisasi dan bangunan jalur kereta api Padang-Pulo Aie merupakan wewenang Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat.
“Maaf kalau masalah persoalan itu. Silakan dikonfirmasi ke pihak Balai,” jelas Mardika yang ditemui dikantornya.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat di Jalan Kartini No. 19 Padang, staf LSK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II, Rio Sandi menyebutkan belum bisa menjawab dan merinci persoalan pedagang tersebut.
“Maaf belum bisa menjawab karena bukan wewenang saya untuk menjawab pak. Kalau info lebih detail sama atasan saya, Pak. Namun minggu ini beliau masih di luar kota, Pak,” ujarnya, melalui pesan WhatsApp.
Seperti diketahui, pemerintah akan menghidupkan kembali (reaktivasi) jalur kereta ’mati’ di jalur Padang-Pulo Aie. Rencananya jalur kereta ’mati’ di Padang itu akan direaktivasi tahun ini. Hingga saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Wilayah Sumbar, PT. KAI Divre II Sumbar, serta Pemerintah Kota Padang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, sejak Jumat (22/6) lalu. (cr1)
