KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, meminta semua pihak mematuhi dan menaati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Hendra mengingat, besok (Kamis 27/6), Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan keputusan hasil sidang sengketa pilpres 2019.
Menurut Hendra, penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karenanya, apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak. Selain itu, MK juga merupakan lembaga negara yang diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.
Perlu diketahui, lanjutnya, sidang di MK itu bersifat final terhadap perselisihan hasil Pemilu. Karena itu, setelah nanti ada putusan MK yang bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menggugat hasil pemilu.
“Apa pun nanti keputusan MK untuk itu, kita sikapi dengan dewasa dan tenang. Semua pihak harus bisa menerima dengan berlapangan dada,” ungkap Hendra.
Semula, putusan itu memang dijadwalkan pada Jumat (28/6), namun setelah MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 , maka pembacaan putusan dipercepat pada Kamis (27/6).
“Karena itu, masyarakat diharapkan tak salah paham, apabila memang MK mengumumkan putusan hasil sidang lebih cepat dari rencana,” jelasnya.
Hendra mengaku, pihaknya tidak bisa memastikan apakah ada atau tidak warga Sumbar yang akan ikut aksi di Jakarta terkait MK akan memberikan keputusan hasil sidang sengketa pilpres itu. Yang pasti, sebagai ketua DPRD Sumbar, pihaknya tetap mengimbau warga Sumbar jangan sampai ikut melakukan reaksi-reaksi yang berlebihan.
“Jika pun ingin menyalurkan aspirasi, tentu jangan sampai timbul kegaduhan, anarkis dan kekacauan,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan, masyarakat jangan mudah terpancing isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat tentunya harus terlibat menjaga keadaan tetap aman, damai dan tentram dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang bersifat provokasi.
“Apa pun hasil keputusan MK nantinya, semua pihak harus bisa menerima. Harapannya, jangan ada lagi demo-demo yang sifatnya menyebabkan kerusuhan,” ujar Hendra.
Hendra sangat meyakini, masyarakat Sumbar sangatlah cerdas. Bisa menentukan mana yang terbaik. Sebab, publik tidak akan menginginkan adanya kericuhan. Masyarakat harus tetap menjaga daerah tetap kondusif serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Meski pun demikian, jika pada saat putusan MK nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan aksi, percayakanlah kepada pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pengamanan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 nanti. (adv)
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2019 Dibacakan, Ketua DPRD Sumbar: Sikapi dengan Dewasa dan Tenang
