PADANG, METRO – Ribuan driver online di Kota Padang malakukan petisi tolak Permenhub Nomor 118, Senin, (17/6). Dalam halaman grup WhatsApp nasional driver online “URC LK PADANG”, komunitas driver online telah menandatangi petisi menolak (Permenhub 118). Sebanyak 2.195 orang menandatangani petisi.
Salah satu driver online Endriko (35), mengaku perizinan melalui Kemenhub harganya sangat mahal. Driver online individu tidak sanggup mengurus izin dan hanya membunuh driver online individu secara pelan-pelan.
“Izin masuk untuk pengurusan sebesar Rp5 juta. Bagi kami itu sangat besar, tidak sebanding dengan pendapatan saat ini,” keluh Endriko.
Dia menambahkan, keharusan masuk koperasi ada biaya uang masuk, iuran bulanan dan lainnya hanya menciptakan pungli-pungli baru.
“Menurut kami aturan ini bisa berpotensi menciptakan pungli-pungli baru, karena menyangkut perizinan,” katanya.
Dalam Permenhub Perhubungan (Kemenhub) bakal memberlakukan aturan taksi online secara penuh mulai 18 Juni. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perhubungan PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Teuku Parvinanda, Head of Regional Corporate Affairs GoJek Wilayah Sumatera dihubungi melalui ponselnya, tidak menjawab dan pesan WhatsApp pribadinya belum bisa menjawab, “Maaf saya lagi meeting internal,” katanya
Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi mengatakan belum menerima petunjuk teknis (junknis) dari Kementerian Perhubungan.
“Saya belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian. Kabar terbaru diundur 2 bulan oleh kementerian. Kami diundang ke Jakarta membahas Permenhub 118 terkait transportasi online,” papar Heri melalui telepon selulernya.
Ia menambahkan, nantinya akan ada berbentuk perusahaan dan aturan sistem layanan dan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang, serta kartu elektronik bagi driver.
“Kita masih menunggu surat keputusan menteri terkait pelaksanaannya. Di Sumbar masih menunggu, dan apabila sudah keluar kita akan bahas kembali melalui pergub,” jelasnya.
Merespon hal itu, Pengamat Transportasi dari Universitas Andalas (Unand ) Purnawan menilai, Permenhub 118 seharusnya sesuai klafikasinya untuk melayani masyarakat demi keselamatan dan keamanan penumpang. “Kalau intinya untuk keselamatan dan keamanan penumpang, saya rasa memang harusnya begitu. Harus ada klasifikasinya dan regulasi yang jelas dari pemerintah,” terangnya.
Namun, Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas bidang Transportasi ini, menyayangkan perihal dalam aturan Permenhub 118 dalam poinnya, menerangkan izin masuk untuk pengurusan sebesar Rp5 juta.
“Harus ada win-win solution yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai peraturan ini memberatkan driver online yang sama kita ketahui saat ini mengeluh karena pendapatan mereka berkurang dari sebelum aplikasi ini pertama beredar. Karena mereka sangat menggantungkan pendapatan mereka pada aplikasi online ini,” pungkasnya. (cr1)
